Warga Bandar Klippa Desak Usut Penjualan Lahan Ke PTCPTR

Selain itu juga di sebutkan bahwa dengan klaim kepentingan negara yang berdalih sertifikat HGU yang tidak transparan dan tanpa publisistas dan sesuai dengan temuan kami, sangat kuat dugaan digunakan sertifikat HGU cacat hukum (dan aspal) yang tidak sesuai dengan pasal 1868 KUH perdata pasal 164 dan permeneg agraria tahun 1997 tentang peraturan pelaksanaan PP no.24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, namun hal itu tidak mernah di lidik HPH.

Kemudian juga aparat hukum (HPH) sepertinya tutup mata atas klaim sertifikat HGU yang cacat hukum/aspal yang telah dijadikan untuk menteror dan mengintimidasi masyarakat secara pisik maupun admistrasi bahkan mengkriminalisasi rakyat.

Terkait dengan permasalahan itu, masyarakat yang mengelola lahan tersebut meminta yang paling dan adil seadil-adilnya terasa penegak hukum seperti model belah bambu, satu di angkat dan satunya di pijak.

BACA JUGA : Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Belanegara Pemda Kab.Puncak : Apa yang disampaikan Narasumber dr. Bayu, Dokter Satgas Mobile Raider 300 Siliwangi

Oleh karena itu kepada jaksa agung muda pengawas (Jamwas) dan juga DPR RI dan DPRD Sumut segera mengambil tindak atas intimidasi pisik, kekerasan dan intimidasi administrasi dan y urisdis yang di alami warga Bandar Klippa kecamatan Percut sei tuan diantara korban penembakan pemberondongan senjata Laras panjang hingga cacat seumur hidup.