Wamendagri Bima: Penerapan Otonomi Daerah Harus Berpihak pada Keadilan Sosial

Radar Nusantara, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, semangat otonomi daerah harus mengacu pada prinsip keadilan sosial. Otonomi daerah diterapkan untuk memperkuat pemerintahan lokal dan mewujudkan pemerataan pembangunan.

Hal ini disampaikan Bima saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Great Institute Indonesia dengan tema “Mendorong Pemerataan Lewat Desain Ulang Hubungan Pusat – Daerah di Era Efisiensi Anggaran”. Forum ini berlangsung di Kantor Great Institute Indonesia, Jalan Taman Gunawarman Timur, Jakarta, Senin (26/5/2025).

“Keberpihakan pada keadilan sosial, kemudian pemerintahan dari bawah, permintaan dari rakyat. Ini artinya otonomi,” katanya.

Lebih lanjut, Bima mengajak semua pihak yang hadir melakukan refleksi terhadap jalannya otonomi daerah. Ia mengingatkan bahwa otonomi daerah didesain untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat. Langkah ini diyakini akan membuat berbagai pelayanan publik juga semakin dekat. Selain itu, otonomi juga dijalankan agar keberagaman di daerah dapat dikelola, termasuk optimalisasi pemanfaatan potensi lokal dan menekan kesenjangan antardaerah.

“Nah, sekarang mari kita evaluasi itu semua,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dikantonginya, tak sedikit daerah yang kapasitas fiskalnya masih belum kuat. Daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat ditandai dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar dibanding transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi catatan yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi jalannya otonomi daerah.

“Beberapa daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi, itu pemimpin-pemimpin lokalnya efektif. Memimpin dengan transparan, memimpin dengan visioner,” ujarnya.

Selain itu, Bima mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengawal upaya efisiensi anggaran di lingkup pemerintah daerah (Pemda). Efisiensi bertujuan untuk mengarahkan alokasi anggaran agar digunakan untuk kegiatan substantif. Menurutnya, tak sedikit Pemda yang berhasil menggeser anggarannya untuk fokus terhadap program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.

“Presiden inginkan hal yang sederhana, rakyat ingin makan, rakyat ingin sehat, rakyat ingin sekolah, dan rakyat ingin bekerja,” jelasnya.

Di sisi lain, ia mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Langkah ini dilakukan melalui berbagai program strategis, salah satunya memanfaatkan bonus demografi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Berbagai program telah disusun seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Program tersebut perlu didukung oleh banyak pihak termasuk Pemda.

Sebagai tambahan informasi, forum tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Direktur Great Institute Indonesia Syahganda Nainggolan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Wakil Rektor II Universitas Andalas Hefrizal Handra, Wali Kota Payakumbuh Periode 2012–2022 Riza Falepi, CEO Neraca Ruang Jilal Mardhani, dan beberapa tamu undangan lainnya.