Tekanan Ganda Ekonomi Indonesia

Radar Nusantara, – Oleh: Yakub F. Ismail

Dunia sejatinya belum lama pulih setelah dihantam pandemi Covid-19 dalam 6 tahun terakhir. Beberapa negara, termasuk salah satunya Indonesia, bahkan terbilang cukup parah saat menghadapi dunia di tengah ancaman virus mematikan tersebut.

Seluruh sendi kehidupan masyarakat ambruk total, dan sektor ekonomi adalah salah satu yang paling terdampak akibat fenomena tersebut.

Kini, setelah dunia perlahan pulih dan bangkit dari situasi, datang ancaman baru yang tidak kalah serius. Tantangan tersebut tak lain munculnya bayang-bayang krisis yang memicu kepanikan di mana-mana.

Ancaman krisis yang kini tengah datang menghampiri tidak hanya Indonesia, tapi juga seluruh dunia, adalah krisis energi global ditambah kemunculan varian baru COVID-19 bernama Cicada. Kombinasi tantangan ini menjadikan salah satu challenge yang penuh risiko yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi nasional.

Di tengah ketergantungan terhadap energi fosil yang begitu tinggi, fluktuasi harga komoditas global yang semakin mengkhawatirkan, serta potensi gangguan aktivitas ekonomi akibat varian baru COVID-19 menciptakan tekanan berlapis bagi pemerintah maupun pelaku usaha.

Situasi ini tentu tidak hanya menguji ketahanan fiskal, melainkan juga mengukur kesiapan kebijakan dalam negeri dalam merespons ketidakpastian ekonomi yang semakin kompleks.

Pada titik ini, Indonesia dipaksa untuk tidak sekadar bertahan, tapi juga bisa beradaptasi secara strategis. Sebab, tanpa langkah antisipatif yang tepat, ancaman ini bisa berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengganggu ritme kebijakan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas.

Ancaman Nyata

Dunia sedang menuju ancaman krisis energi global. Ancaman ini menjadi salah satu tantangan paling nyata yang dihadapi seluruh umat manusia saat ini, khususnya di Indonesia.

Ketergantungan yang tinggi terhadap energi berbasis fosil, terutama dari impor minyak, menjadikan kondisi perekonomian nasional begitu riskan dan rentan terhadap gejolak harga energi dunia yang dipengaruhi oleh gangguan distribusi.

Kendala pasokan yang dipicu oleh terganggung rantai distribusi membuat harga minyak dan gas melonjak. Situasi tersebut memicu efek domino yang berimbas pada beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang meningkat secara signifikan.

Implikasi negatif dari dampak tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk mendanai aktivitas pada sektor produktif lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Tidak hanya itu, kenaikan harga energi juga memberikan dampak serius terhadap biaya produksi industri, yang pada level tertentu bisa memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

Di saat bersamaan, kemunculan varian baru COVID-19, yakni Cicada, juga membawa implikasi yang tidak kalah mengkhawatirkan bagi perekonomian nasional.

Pasalnya, meskipun ini masih menandai gejala awal, tingkat bahaya yang disebabkan oleh varian baru ini bakal menciptakan kepanikan dan kecemasan publik, karena masyarakat masih trauma akan pengalaman COVID-19 sebelumnya.

Jika situasi ini tidak terkendali, maka potensi besar akan muncul pada sektor-sektor yang bergantung pada mobilitas sosial seperti pariwisata, transportasi, dan perdagangan.

Imbasnya sudah bisa diprediksi, di mana tidak hanya dirasakan pada pelaku usaha besar, melainkan juga pada sektor informal yang sejauh ini menjadi backbone perekonomian masyarakat.

Selain itu, kombinasi krisis energi dan varian terbaru virus COVID-19 juga berpotensi menciptakan efek domino yang jauh lebih kompleks dari yang pernah terjadi di awal.

Ambil contoh, kenaikan harga energi, ia bisa saja memperburuk inflasi dan menghambat roda perekonomian nasional.

Sementara itu, merebaknya varian baru COVID-19 juga bisa berdampak pada semakin tertekannya pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal yang paling dinantikan masyarakat dalam menghadapi kondisi semacam ini, tak lain mengharapkan stabilitas makroekonomi menjadi lebih kokoh dan stabil.

Nilai tukar rupiah jangan sampai anjlok sehingga mencegah kabur investasi asing dalam negeri, dan yang paling penting adalah mengurangi dampak pengangguran.

Demikian, tantangan yang akan dihadapi sangat berat dan bersifat multidimensi. Untuk itu, pemerintah tidak hanya harus mengelola risiko eksternal dengan baik, tetapi juga bagaimana mencari cara agar mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik itu sendiri.

Menanti Langkah Strategis

Dalam menghadapi situasi rumit penuh tantangan ini, pemerintah memang dituntut agar mengambil langkah strategis yang tepat dan terukur yang berorientasi jangka panjang.

Dalam konteks krisis energi, misalnya, upaya percepatan transisi menuju energi terbarukan (renewable) menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Selanjutnya, yang tak kalah penting adalah langkah diversifikasi sumber energi, seperti pengembangan energi surya, angin, maupun bioenergi yang sjauh ini telah diupayakan.

Strategi tersebut diyakini mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil serta dapat meningkatkan ketahanan energi nasional yang terus tertekan.

Reformasi subsidi energi juga perlu dikaji ulang dan diorientasikan dengan tapat (sasaran). Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya beban fiskal yang berlebihan.

Khusus untuk sektor ekonomi, kebijakan yang diambil harus benar-benar diarahkan pada penguatan daya tahan sektor riil.

Dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk sebuah langkah konkret yang perlu ditingkatkan, baik itu melalui akses pembiayaan, insentif pajak, maupun peningkatan digitalisasi usaha.

Bukan hal rahasia lagi, bahwa sektor riil selama ini terbukti lebih adaptif dalam menghadapi berbagai dinamika eksternal seperti krisis yang datang setiap saat, dan memiliki peran cukup vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.

Pemerintah juga perlu menjaga kepercayaan pasar agar tetap kondusif, melalui kebijakan yang pro terhadap pelaku usaha dan transparan.

Untuk jangka panjang, upaya untuk melakukan reformasi struktural sebagai bagian dari mendorong efisiensi dan daya saing ekonomi wajib dilakukan demi memastikan ekonomi tetap tumbuh dan berada dalam tata kelola yang berkelanjutan dan akuntabel.

Penulis adalah Direktur Eksekutif INISIATOR