Tanahnya Mau Diexekusi, Warga Kota Medan Mohon Bantuan Presiden RI Dan Walikota Medan Bobby Nasution

“Bahwa selain dari Hak Pakai Nomor 34 dan 36 Tahun 1963 berakhir sejak tanggal 31 Juli 1968 yang didasari atas Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor : HT.02/801-400.19/VII/2021 TANGGAL 22 JULI 2021 (terlampir) maka Penggugat/Pemohon Eksekusi tidak lagi sebagai pemilik atas tanah sengketa dan telah menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Lagi pula hingga saat ini tanah sengketa dikuasai oleh pemiliknya secara langsung dan telah berdiri beberapa bangunan diatasnya yang dibangun/didirikan oleh Tergugat/Termohon Eksekusi. Dan sampai saat ini juga Badan pertanahan Kota Medan belum membatalkan sertifikat hak milik nomor 4658/Sunggal/2011 atas nama Chandra Sitorus,” Tuturnya

Diungkapkan nya, Perlu juga kami tegaskan bahwa terhadap perkara aquo yang hendak di eksekusi ini masih ada tuntutan hukum pidana yang sedang berproses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Besar Medan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/2318/XI/2021/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 10 November 2021 atas dugaan melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta authentic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP yang dilakukan oleh WC bersama dengan MS kedalam Akta Hibah Nomor 3 dan 4 tanggal 27 Juli 1997.

“Kami berharap serta memohon agar Bapak Presiden RI Joko Widodo dan Walikota Medan Bapak Bobby Nasution dapat mendengarkan keluhan dan membantu kami ini dan juga kepada Komisi Yudisial agar juga ikut kembali memeriksa HAKIM beserta pekara yang dimenangkan oleh WC tersebut dan kami juga berharap Polda Sumut dan Polrestabes Medan segera memberikan kepastian hukum terhadap laporan kami,” Harapnya

BACA JUGA : Bekas Galian PAM Bandarmasih Sempat Dikeluhkan Masyarakat, Begini Kata PAM Bandarmasih

Humas Pengadilan Negeri Medan, Imanuel Tarigan saat di konfirmasirabu 29/11/2023 Pukul 20.03 tidak bersedia memberikan tanggapan.

“Maaf terhadap hal ini humas tidak memberikan tanggapan,”Tulisnya