Setyo Wahono, Bupati Bojonegoro Terpilih, Hadapi Tantangan Besar SILPA Anggaran Pemkab

Radar Nusantara, Bojonegoro – Bupati Bojonegoro Terpilih, Setyo Wahono menghadapi salah satu tantangan utama yang membayangi kepemimpinannya kedepan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tinggi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

SILPA yang merupakan sisa dana anggaran tahun berjalan, kerap menjadi indikator kurang optimalnya perencanaan dan eksekusi anggaran di pemerintah daerah.

Pada laporan terakhir per 30 November tahun 2024, SILPA Pemkab Bojonegoro tercatat mencapai angka yang signifikan yakni 3 Triliun lebih, menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas penggunaan dana publik.

SILPA yang tinggi sekaligus mengkonfirmasi bahwa program-program belum terlaksana dengan maksimal, anggaran tidak terserap sesuai jadwal. Hal ini disebabkan karena kendala yang bersifat administratif, perencanaan yang kurang matang, maupun eksekusi yang tertunda.

Bupati Bojonegoro terpilih Setyo Wahono menyatakan komitmennya untuk menangani persoalan SILPA. Langkah-langkah strategis perlu diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan ini.

“SILPA, terjadi hampir setiap tahun di Bojonegoro. Sehingga masalah ini menjadi prioritas kami untuk menyelesaikannya di tahun pertama,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (9/12/2024).

Dirinya menekankan perlunya mempercepat proses perencanaan dan eksekusi anggaran, sekaligus menguatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Dengan pendekatan yang sistematis dan humanis, diharapkan masalah ini dapat diatasi sehingga masyarakat mendapatkan manfaat yang maksimal dari setiap alokasi anggaran.

Dengan memprioritaskan apa yang benar-benar dibutuhkan rakyat, Wahono bertekad untuk memastikan tidak ada potensi dana yang terbuang percuma.

“Kedepan, kami bertekad memastikan setiap rupiah anggaran digunakan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. SILPA bukan hanya angka, tetapi mencerminkan pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan,” ujarnya.

Akar Masalah SILPA

Para pakar ekonomi daerah menilai beberapa faktor utama yang memengaruhi tingginya SILPA di Bojonegoro, antara lain:

1. Perencanaan yang Kurang Matang.
   Proses penganggaran yang tidak mempertimbangkan analisis kebutuhan riil masyarakat kerap berujung pada ketidakcocokan antara program dan pelaksanaannya.
2. Birokrasi yang Kompleks. Prosedur administratif yang berbelit sering kali menghambat pencairan dana dan pelaksanaan program.
3. Kapasitas SDM yang Terbatas. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen anggaran dapat memperlambat pelaksanaan program yang telah direncanakan.

Solusi di Era Kepemimpinan Baru

Setyo Wahono berencana untuk mengatasi SILPA, di antaranya:

Peningkatan Kualitas Perencanaan.

Menggandeng lembaga akademik dan praktisi untuk menyusun anggaran berbasis data dan kebutuhan masyarakat.

Penerapan Teknologi Digital.

Mempercepat proses adminstrasi dan meningkatkan implementasi sistem IT untuk meminimalkan kebocoran.

Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah.

Memberikan pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan teknis.

Peningkatan tunjangan kinerja ASN

Anggaran yang besar, menyebabkan beban kinerja ASN semakin berat. Setyo Wahono berkomitmen untuk meningkatkan tunjangan ASN berdasarkan kinerja
mempercepat proses pengambilan keputusan dan eksekusi kebijakan APBD.

“Proses perencanaan APBD akan didorong pada jadwal yang lebih awal, sehingga eksekusi atau penyerapan anggaran, terutama untuk pengadaan barang dan jasa, bisa dilaksanakan pada awal tahun,” ucap Wahono.

Pengawasan dan Transparansi.

Membangun mekanisme pengawasan berbasis publik. Melibatkan masyarakat dan lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan anggaran.

Dampak Positif Jika Teratasi.

Jika SILPA dapat ditekan, Bojonegoro berpotensi mampu meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dengan tantangan besar ini, masyarakat Bojonegoro berharap Bupati terpilih Setyo Wahono mampu menunjukkan kepemimpinan baru yang tegas dan inovatif dalam mengelola anggaran demi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro yang lebih baik. (Redho)