Sepuluh Tahun Berlalu, Eksekusi Putusan Kasus Korupsi Johanes Gluba Gebze Masih Ditunda: Ada Apa dengan Kejati Papua?

• Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Pasal 3 Ayat (3)

– Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 Pasal 54 Ayat (1)

– Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Pasal 216 Ayat (5) dan Ayat (7);

– Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Pasal 19 Ayat (2);

– Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 10, dan Pasal 3 ayat (3); Pasal 6 ayat (2) butir c, Pasal 9 Ayat (2), Pasal 15 Ayat (3), Pasal 18 Ayat (1), (2), dan Ayat (3);

– Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 butir 59, Pasal 17 Ayat (1), Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 61 Ayat (1), Pasal 86 ayat (2), Pasal 99 Ayat (1) dan Ayat (4); Pasal 132, Pasal 133

– Keputusan Presiden RI Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 13 Ayat (1) poin b

– Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 3, Pasal 9 Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6); dan Pasal 20;

– Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2) Ayat (3), dan Ayat (4), Pasal 15 Ayat (3), Pasal 16 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 54, Pasal 79 Ayat (1), Pasal 122 Ayat (10), Pasal 132 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 184 Ayat (2) Pasal 216 Ayat (1), Ayat (5)

• 
  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 52 Ayat (1), Pasal 50, Ayat (2);

– Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1), Pasal 70 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 77 Ayat (1), Pasal 102 Ayat (1), dan Ayat (2).

• Kepres Nomor: 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pasal 13 Ayat (1)

Lanjut Baca Ke Halaman 3