Radar Nusantara, Jakarta – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 3 Oktober 2023, untuk membahas soal mitigasi dampak fenomena cuaca El Nino. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi dan jajaran membahas mulai dari soal kekeringan, ketersediaan air bersih, situasi pertanian, hingga antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Intinya, arahan Yang Terhormat Bapak Presiden ada tiga hal, yaitu pertama pemetaan persoalan secara komprehensif, yang kedua fokus untuk strategi tersedianya air, dan yang ketiga daerah sentra produksi pangan agar dicek terus menerus untuk kecukupan air,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta selepas rapat.
Berita Lainnya
Terkait dengan karhutla, Siti menjelaskan bahwa berdasarkan data per 2 Oktober 2023, terdapat 6.659 titik panas (hot spot) dengan peluang 80 persen menjadi titik api atau fire spot. “Areal yang terbakar sudah terekam 267.000 hektare dan perkiraan saya dengan situasi bulan September kemarin dan Oktober, kelihatannya masih akan bertambah,” imbuhnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui berbagai kementerian/lembaga telah melakukan sejumlah langkah seperti pemadaman dan teknik modifikasi cuaca (TMC) di sejumlah provinsi yang menjadi titik rawan terjadinya karhutla. Menteri LHK memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada pencemaran asap lintas batas atau transboundary haze ke negara tetangga.
BACA JUGA : Presiden Jokowi Tegaskan KCJB Komitmen Pemerintah Layani Masyarakat
“Sejauh ini tidak ada transboundary haze ke Malaysia. Jadi kalau dibilang bahwa di Malaysia tidak ada hot spot, kalau lihat datanya citra satelinya di sana juga ada,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan bahwa jajarannya telah melakukan dukungan pelaksanaan operasi darat maupun udara dalam mengatasi karhutla. Untuk operasi udara, pihaknya mengerahkan 35 helikopter yang terdiri atas 13 helikopter patroli dan 22 helikopter water bombing, utamanya di daerah-daerah yang menjadi prioritas penanganan karhutla.
“Jadi ada enam provinsi prioritas yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi. Itu menjadi enam provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan,” ujar Suharyanto.