Plt. Sekjen Kemendagri Minta Kepala Daerah Serius dan Cepat Tangani TBC dan Polio

Radar Nusantara, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta seluruh kepala daerah untuk serius dan cepat dalam menangani kasus tuberkulosis (TBC) dan polio.

Hal itu ditegaskan Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang Dirangkaikan dengan Penanggulangan TBC dan Polio di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Teman-teman kepala daerah diharapkan untuk serius menangani masalah ini,” tegas Tomsi.

BACA JUGA : Kemendagri Perkuat Fungsi APIP, Berantas Praktik Korupsi di Pemerintah Daerah

Berdasarkan informasi dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Tomsi menyebut baru 47 kepala daerah dari 514 kabupaten/kota yang menandatangani Surat Keputusan (SK) tentang Penanganan TBC dan Polio. Padahal SK tersebut penting untuk mendukung penanganan TBC dan polio secara lebih lanjut.

“Tidak hanya gubernurnya, kepala dinasnya provinsi juga mengoordinir teman-teman kepala dinas di kabupaten dan kota, dicek, diingatkan,” jelasnya.

Di samping itu, Tomsi juga berharap adanya percepatan vaksinasi polio di wilayah Papua melalui kerja sama antara tokoh masyarakat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta TNI dan Polri. Meskipun dirinya menyadari terdapat tantangan kondisi geografis dan transportasi, Tomsi meyakini pemberian vaksin ini tak terlalu sulit lantaran tidak disuntikkan, tetapi melalui vaksin tetes.

Tomsi juga menyoroti kinerja pengobatan TBC dan polio di berbagai provinsi. Ia berharap, kepala daerah dapat terus meningkatkan kinerja. “Oleh sebab itu, kepala daerah dan teman-teman Dinas Kesehatan, tolong kita berusaha sekeras-kerasnya,” ujarnya.

BACA JUGA : Tingkatkan Kualitas IGA 2024, BSKDN Kemendagri Siapkan Sejumlah Inisiatif Baru

Lebih lanjut, Tomsi menekankan pentingnya pemutakhiran stok obat TBC dan polio di berbagai daerah yang berdampak terhadap efektivitas penanganan kesehatan. “Kalau kita melihat tidak melaksanakan pengkinian data, maka orang akan berpikir apa obatnya disuntikkan atau tidak, digunakan apa tidak, dicek apa tidak, kekurangannya berapa,” jelasnya.

Ia menekankan, pejabat yang mengurusi kesehatan penting untuk segera mengambil tindakan nyata khususnya dalam penanganan TBC dan polio. “Mungkin bisa kita tampilkan kembali [perkembangan] untuk minggu depan, mudah-mudahan bisa ada perubahan yang signifikan,” pungkas Tomsi.