PJ.Gubernur Aceh Bustami Hamzah Resmi Ganti Posisi Plh Kadisdik Aceh Dari Asbaruddin Kepada Fakhrial, Begini Kata Para Pakar

Redaksi • 02 Apr 24 • 👁️ 82

Disisi lain, penilaian Nasrul Zaman, pihak dinas pendidikan di Aceh agak terselubung penanganannya, bahkan tidak melibatkan para pihak dalam pembangunan di Aceh.

Nasrul mencontohkan dalam persiapan masuk perguruan tinggi hampir tidak ada peran aktif perguruan tinggi dalam mendorong anak didik SMA bisa leluasa ikut test perguruan tinggi.

Kemudian, kata Nasrul Zaman, masih ada indikasi “pompa nilai” di level sekolah agar kuantitas siswa lulus di jalur prestasi meningkat. Tapi kenyataannya, banyak yang gagal saat berkompetisi dengan mahasiswa dari berbagai daerah lantaran kualitas ilmunya terbatas.

Menurut Nasrul Zaman, kondisi ini sangat memprihatinkan dan memalukan. Padahal, sektor pendidikan telah ditunjang dengan anggaran rakyat yang begitu besar.

“Jadi pantaslah kalau disebut bahwa Kadisdik Aceh Alhudri telah gagal memajukan pendidikan di Aceh,” tegas Nasrul Zaman.

Kemudian ditambah lagi dari Pemerhati dunia pendidikan Aceh, Tabrani Yunis, menilai komitmen Pemerintah Aceh membangun pendidikan, khususnya pada level jenjang pendidikan menengah atas (SMA, SMK) dan SLB, semakin rendah.

“Pemerintah Aceh tidak konsisten dengan regulasi yang dibuat sendiri,” kata Tabrani Yunis.

Tabrani memberi contoh proses pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Aceh berada di bawah payung Pemerintah Aceh yang ditetapkan harus melalui mekanisme baperjakat dan fit and proper test, tapi realitanya tidak dilaksanakan sesuai regulasi yang ditetapkan.

Gambaran itu, kata Tabrani Yunis, bisa dilihat dari pengangkatan Alhudri sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang didasarkan atas kepentingan politik penguasa, terutama di era Irwandi dan Nova. “Tidak dari hasil penilaian baperjakat yang berbasis peningkatan karir,” jelas Tabrani.

Sehingga, tambah Tabrani, Pemerintah Aceh menempatkan orang yang tidak layak (Alhudri) menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Idealnya, kata dia, dinas ini dipimpin oleh kepala dinas yang mengerti masalah pendidikan Aceh, khususnya pada level menengah.

Akibatnya, pendidikan Aceh di level menengah tersebut berjalan tanpa arah kiblat yang jelas. “Mengalami apa yang kita sebut sebagai bentuk disorientasi pendidikan,” jelas Tabrani Yunis.