Perkuat Kapasitas Fiskal, Kemendagri Minta Pemprov Papua Tengah Tingkatkan PAD

Radar Nusantara, Nabire – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kapasitas fiskal. Dengan kapasitas fiskal yang kuat, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat otomatis akan berkurang.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tengah di Nabire, Kamis (8/5/2025).

Yusharto menekankan, di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran, termasuk penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah daerah (Pemda) yang masih bergantung pada dana pusat harus lebih proaktif dan inovatif dalam menggali potensi penerimaan lokal. Menurutnya, peningkatan PAD tidak semata soal menambah pendapatan, melainkan juga membangun kemandirian dan ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Pasalnya, kata dia, peningkatan PAD serta tata kelola fiskal yang baik menjadi kunci mempercepat pembangunan daerah, menurunkan ketimpangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami harap melalui komitmen yang kuat dan kerja sama antarpemerintah, sektor swasta dan masyarakat lokal, ekonomi Papua Tengah dapat tumbuh secara konsisten,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yusharto mendorong Pemprov Papua Tengah untuk mengoptimalkan potensi PAD melalui sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pertambangan, dan perikanan—khususnya komoditas tuna, cakalang, dan tongkol—serta sektor perkebunan dengan komoditas kopi. Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki peluang besar untuk mendongkrak PAD apabila dikelola secara strategis dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan, berdasarkan data realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024, sekitar 60 persen pendapatan Papua Tengah masih bersumber dari transfer pusat. Kondisi tersebut menjadikan Papua Tengah termasuk dalam kategori daerah dengan kapasitas fiskal lemah.

“Hal ini yang perlu kita benahi bersama agar PAD di Papua Tengah dapat ditingkatkan,” ujarnya.

Berikutnya, Yusharto mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan anggaran dan efisiensi belanja daerah guna menghindari defisit kas serta memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran. Dia mendorong Pemprov Papua Tengah untuk menyusun perencanaan jangka menengah maupun tahunan yang saling terintegrasi serta didukung pengelolaan sumber daya aparatur dan keuangan secara optimal.

“Pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan dapat mengatur alokasi baik sumber daya aparatur pemerintah maupun keuangannya dalam rangka menyusun berbagai perencanaan baik jangka menengah dan tahunan agar dapat saling terintegrasi,” pungkasnya.