Pemerintah Dorong Sinergi Pemda dalam Penguatan Koperasi dan UMKM

Radar Nusantara, Jatinangor – Pemerintah terus memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan ekonomi melalui koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini menjadi pembahasan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025 yang digelar di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (28/10/2025).

Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi Henra Saragih dalam paparannya menjelaskan bahwa Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih merupakan program strategis yang menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Program ini disebut menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto, selain program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Henra menjelaskan, program Kopdeskel Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, memperpendek rantai pasok, serta memperkuat inklusi keuangan di tingkat lokal. Saat ini, sebanyak 82 ribu Kopdeskel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia.

“Pak Presiden menginginkan ini bukan hanya sebagai proyek, hanya sebagai kegiatan, tapi Pak Presiden ingin ini sebagai gerakan, movement, tidak hanya di satu atau seratus atau seribu, tapi di seluruh desa, seluruh kelurahan itu harus ada koperasi,” ujar Henra.

Ia menambahkan, pelaksanaan program ini kini difokuskan pada tahap operasionalisasi, termasuk pendirian gudang dan gerai koperasi desa di seluruh wilayah. Langkah ini diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 yang menugaskan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat pembangunan fasilitas tersebut.

“Pak Menteri meminta pemerintah daerah segera mendata dan menginventarisir lahan-lahan yang bisa dijadikan sebagai gudang Koperasi Desa dan Kelurahan,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Reghi Perdana menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ekosistem UMKM. Menurutnya, sektor UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi mencapai 60,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja.

“Ketika Covid, ketika krismon (krisis moneter), siapa yang kemudian gagah tampil menopang perekonomian kita? Tentu teman-teman UMKM. Bener banget kan teman-teman UMKM,” ungkap Reghi.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan sejumlah arah kebijakan dan delapan program prioritas untuk memperkuat daya saing UMKM. Salah satunya melalui Super App Sahabat UMKM, platform terpadu yang akan memfasilitasi berbagai layanan dan bantuan agar lebih tepat sasaran. Selain itu, program Kartu Usaha Produktif dan Holding UMKM juga dikembangkan untuk memperluas akses pembiayaan serta membangun kemitraan antarpelaku usaha.

“Tahun 2025 pemerintah mengalokasikan 300 triliun untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat), di tahun 2026 ya angkanya akan sekitar segituan,” ujarnya.

Selain itu, Reghi juga menyoroti pentingnya keterlibatan UMKM dalam mendukung program MBG. Ia menilai, UMKM dapat berperan sebagai pemasok bahan pangan lokal seperti telur, sayur, dan ikan yang secara langsung berdampak pada penyerapan tenaga kerja di daerah.

“Satu SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) satu dapur itu berapa supplier yang terlibat, telurnya, sayurnya, ikannya. Dan itu bisa disuplai oleh UMKM. UMKM kita dorong Pak untuk bisa menjadi supplier dari MBG,” jelas Reghi.