Meminta Presiden Prabowo Tidak Tebang Pilih dan Menindak Tegas Calon Bupati Ponorogo Ipong Mukhlisin yang Dipasangkan Dengan Luhur Gerindra Untuk Diproses Secara Hukum

Radar Nusantara, Ponorogo, 26/10/2024 – Miris jika negara ini si koruptor sejati dan raja maling kasus DPRD 2004 juga banyak kasus pengerukan hasil bumi ilegal juga kasus lain seperti perusakan rumah tangga,korupsi dana desa 2017-2020,juga dana hibah dan bencana alam banaran saja bahkan hal lain yang ditutup pencitraan masih di loloskan menjadi calon bupati dari nasdem dengan kedok masih kerabat jokowi dan orang dekat jokowi bahkan beberapa jendral

Banyaknya keluhan masyarakat ketika si terduga raja maling dan maha mavia ini kembali mencalonkan bupati yang sudah gagal di beberapa tempat dan kalah di periode kemarin karena keungkap semua kejahatan nya,sampai si istri atau anak atau keluarga pun di duga politik dinasti dari nasdem ini seakan bebas melakukan kejahatan karena punya kenalan orang dalam yang pernah disebut dari kemententrian,beberapa jendral,orang dekat jokowi dan kpk sendiri karena dari itu kpk pun meloloskan dalam tindak perkara korupsi yang merugikan negara dan si tikus koruptor ini masih bebas beserta istri dan keluarganya nya yang terlibat dengan kedok tutup pencitraan yang menjijikkan bertopeng agamis.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang adalah:

Pasal 421, 424, dan 425 KUHP, yang mengatur penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah

Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur larangan penyalahgunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan

Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur pengawasan dan penyelidikan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Pasal 36 PP No. 94 Tahun 2021, yang mengatur kewajiban atasan langsung atau tim pemeriksa untuk berkoordinasi dengan APIP jika terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara

Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh pejabat atau badan pemerintahan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang. Tindakan ini juga dikenal dengan istilah abuse of power.

KUHP Baru, UU 1/2023 (Pasal 604)Setiap orang;Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi;Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pemilihan Umum atau yang biasa disebut dengan Pemilu adalah merupakan proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari jabatan Presiden/Eksekutif, Wakil Rakyat/Legislatif di berbagai tingkat pemerintahan. Dalam setiap Pemilu semua Warga Negara Indonesia yang berada di dalam maupun di luar Indonesia dihimbau untuk menggunakan hak pilihnya, baik untuk memilih calon anggota Legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Warga Negara Indonesia yang dimaksud adalah orang-orang/bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Dalam setiap pemilu sangat rawan akan terjadinya berbagai pelanggaran bahkan kecurangan. Indikator penyebab terjadinya hal tersebut tidak hanya berfokus dari penyelenggara, melainkan juga perilaku dari competitor. Salah satu pelanggaran yang sering kita temui adalah penyalahgunaan hak pilih. Mulai dari adanya money politic hingga kehilangan hak pilih yang semakin hari semakin menjadi. Sedikitnya terdapat lima modus operandi yang menyebabkan hilang atau dihilangkannya hak pilih seseorang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Pertama, penyelenggara pemilu di tingkat TPS yang tidak memberikan formulir C6 atau undangan untuk menggunakan hak pilih kepada masyarakat dengan maksud tidak netral atau karena tidak profesional kinerjanya, yang berakibat pada hilangnya hak pilih seseorang. Kedua, pada kasus pemutakhiran data pemilih, dimana masyarakat pemilik hak pilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih sementara, kemudian mengurus. Namun karena sistem pendataan pemilih yang seringkali tidak update maka namanya tetap tidak tercantum dalam DPT dan hilang hak suaranya.

Ketiga, perusahaan atau pelaku usaha yang tidak meliburkan karyawannya dan tidak memberikan karyawan kesempatan untuk memilih. Keempat, provokasi untuk golput, baik pada dunia nyata maupun di media-media lain oleh oknum tertentu yang memprovokasi masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya, juga dapat dikenakan sanksi pidana. Tetapi, Pilihan untuk menjadi golput merupakan bagian dari hak warga negara untuk mengekspresikan pikirannya yang dijamin oleh UUD RI 1945 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28.

Kelima, intimidasi karena tidak memercayai sistem pemilu dan politik Republik Indonesia. Apabila kepercayaan publik terhadap integritas pemilu sudah pudar, kondisi yang terjadi tentu saja kegaduhan politik, baik di level vertikal maupun horizontal. Hal ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 182A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dimana dalam pasal tersebut menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara 24-72 bulan dan denda Rp 24 juta – Rp 72 juta.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah diatur dengan jelas berbagai ketentuan pidana terhadap pelaku pelanggaran dan/atau kecurangan dalam penyelenggaran pemilu. Pengaturan mengenai hilangnya hak pilih seseorang yang disebabkan penyelenggara pemilu telah diatur dalam Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. Dan Pasal 531 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan menghalangi seseorang untuk memilih, membuat kegaduhan, atau mencoba menggagalkan pemungutan suara dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

Dalam ketentuan Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta. Dan Pasal 523 yang menyebutkan bahwa setiap pelaksana, peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung baik itu dalam keadaan masa tenang maupun pada hari pemungutan suara maka dipidana penjara paling lama 4 (tahun) tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

Kecurangan yang terjadi hanya bisa dihentikan oleh aktor-aktor politik yang memiliki kemauan untuk memperbaiki kualitas pemilu. Sebaliknya, apabila aktor-aktor yang terlibat dalam proses pemilu tidak menunjukkan kesediaan untuk menjunjung tinggi penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, maka “kekacauan” sebelum, pada, dan sesudah pemilu sangat mungkin terjadi. Para aktor politik yang terlibat dalam kompetisi pemilu harus menahan diri dari tindakan ceroboh yang bisa memperburuk situasi. Atmosfer panas yang tersaji hanya akan melukai prinsip fairplay apabila tidak ada yang mendinginkan suasana. Kalau memang ada kecurangan, para aktor bisa menempuh jalur hukum lewat pelaporan untuk kemudian diproses sesuai prosedur yang mengaturnya, bukan malah merekayasa pelanggaran.

Bermasalahnya implementasi regulasi pemilu menunjukkan kapasitas lembaga negara yang tidak maksimal dalam mengurusi jaminan hak pilih masyarakat. Terlepas dari salah dan benar, semua isu pelanggaran yang beredar patut menjadi evaluasi bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Pertama, bagi KPU isu pelanggaran ini bisa dialihkan menjadi medium pembuktian profesionalitas penyelenggara pemilu. Artinya, KPU bisa meng-counter isu kecurangan ini lewat pembuktian kinerja, kalau perlu sekalian membuat laporan penyelenggaraan ke hadapan publik. Dalam mengupayakan ini, KPU bisa menggandeng lembaga lain terutama lembaga non-pemerintah yang peduli terhadap isu pelanggaran demokrasi dan pemilu untuk bersedia memberi evaluasi dan masukan.

Esensi pemilu di negara demokrasi sebetulnya adalah mendorong dan melindungi partisipasi seluruh lapisan elemen masyarakat, dimulai dengan jaminan kebebasan dalam menggunakan hak pilihnya. Maka dari itu, lembaga negara dan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu dituntut untuk lebih pro-aktif dalam mengidentifikasi dan memantau hambatan-hambatan masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Bagi pemilih, isu kecurangan hendaknya tidak diterima begitu saja. Dalam hal ini, usaha melakukan pengecekan menjadi kewajiban utama untuk dilakukan pemilih setiap mendapat informasi yang bertebaran di linimasa media sosial.

Tidak hanya sebagai langkah menjaga kondusifitas pemilu, kedewasaan yang ditunjukkan pemilih lewat kekritisannya tersebut merupakan esensi demokrasi yang terkandung di balik proses penyelenggaraan pemilu. Maka dari itu setiap bentuk kecurangan serta pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu harus diusut dan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada pemerintah, hendaknya melakukan percepatan terhadap pemenuhan dan perbaikan administrasi kependudukan. Hal itu untuk menjamin hak politik warga negara. Pemerintah juga harus menjamin rasa aman dan ketentraman pemilih pada saat menggunakan hak suaranya. Penting pula bagi pemerintah untuk menjamin netralitas aparatur sipil negara untuk tidak aktif melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu.

Harapan masyarakat : jika tidak pecus menjadi oknum wakil rakyat dan tidak bisa memberantas korupsi tapi malah dilindungi juga dijadikan ajang sirkus bahkan pencitraan,lebih baik tidak usah menjabat menjadi wakil rakyat,karena NKRI tidak butuh wakil rakyat dan pelayan publik yang masih tumbang dengan uang juga goyah karena rupiah.