Kemendgari Dorong Penguatan Koordinasi dalam Pengembangan Potensi Wilayah Provinsi Papua Tengah

Radar Nusantara, Mimika – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menjadi narasumber pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah RKPD tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah, beberapa waktu lalu di Hotel Horison Diana Timika, Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (5/4/2024), Restuardy menjelaskan arti pentingnya pelaksanaan Musrenbang RKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah. Pelaksanaan Musrenbang merupakan forum yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Provinsi Papua Tengah dalam rangka menjaring berbagai masukan terhadap permasalahan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah antarperangkat daerah maupun dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional.

Selanjutnya, sebagai salah satu Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua yang mempunyai keotonomian khusus, Restuardy mengingatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah agar tetap melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat, khususnya Orang Asli Papua melalui pelaksanaan Musrenbang Otsus Papua Tengah.

“Dalam penyusunan perencanaan penggunaan atas penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Tengah, agar pemerintah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat, khususnya orang asli Papua. Pelibatan pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat diwujudkan dalam Musrenbang Otsus sebagai rangkaian tahapan penyusunan RKPD yang pelaksanaannya merupakan bagian kegiatan yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Papua Tengah,” imbuh Restuardy.

BACA JUGA : Himpun Isu Strategis Pilkada Serentak 2024, BSKDN Kemendagri Lakukan Audiensi dengan KPUD Jabar

Pada kesempatan tersebut, Restuardy menyampaikan beberapa info grafis Provinsi Papua Tengah yang mampu menjadi potensi pengembangan wilayah Provinsi Papua Tengah. Beliau mendorong penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan potensi-potensi wilayah di Papua Tengah.

Terdapat beberapa potensi wilayah di Provinsi Papua Tengah yang perlu dikembangkan seperti potensi hutan yang sangat luas di mana luas lahan hutan Provinsi Papua Tengah mencapai 5.828.043 ha. Selanjutnya, potensi perikanan juga menjadi potensi yang mendukung pengembangan wilayah di Papua Tengah, baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang berada di kabupaten cakupan Papua Tengah.

Lanjut Baca Ke Halaman 2