Kemendagri Terima Penghargaan Lembaga Peduli Penyiaran dari KPI

Kamal Saputra Prabowo KSP • 25 Jun 24 • 👁️ 36

Radar Nusantara, Tangerang – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima Penghargaan Lembaga Peduli Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Senin (24/6/2024). Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua KPI Pusat Ubaidillah kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang diwakili oleh Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga bersama dengan perwakilan 12 kementerian/lembaga (K/L) lainnya, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pemberian penghargaan tersebut bertepatan juga dengan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2024 dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-91 dengan tema “Penyiaran Indonesia Tumbuh Kuat dengan Harmoni”. Acara digelar di Nusantara Hall I ICE BSD Tangerang, Banten, Senin (24/6/2024). Pada kesempatan kali ini Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin hadir memberikan sambutan sekaligus membuka Rakornas.

Kastorius dalam keterangannya menyampaikan terima kasih atas penghargaan peduli penyiaran dari KPI itu. Alasan Kemendagri mendapatkan penghargaan tersebut, kata Kastorius, tak lain karena peran Kemendagri dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menyosialisasikan nilai-nilai ideologi Pancasila, serta mengajak masyarakat agar melek atas informasi konstruktif sehingga dapat membangun keharmonisan sosial di masyarakat.

“Bapak Mendagri sangat peduli terhadap informasi dan selalu mendorong jajaran Kemendagri untuk bersinergi dengan semua pihak sehingga tercipta komunikasi sosial yang positif dan juga terbangun public trust masyarakat terhadap upaya-upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,” ungkap Kastorius.

Kemendagri, kata dia, dipandang oleh KPI Pusat peduli dengan penyiaran. “Dan memang tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Komisi Penyiaran sebagai lembaga independen kan adalah salah satunya, menjaga agar industri penyiaran ini, berperan menjaga persatuan, kesatuan bangsa,” katanya.

Dia melanjutkan, Kemendagri dalam fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan (Korbinwas) pemerintah daerah (Pemda) terus mendukung Pemda untuk urusan informasi. Selain tersedianya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kemendagri juga menerima pengaduan-pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pola penyiaran dan turut mendeteksi konten yang tidak kondusif. Apalagi di tengah perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini yang telah jauh berkembang pesat seiring dengan digitalisasi dan multiplatform.

“Karena penyiaran ini kan bukan hanya televisi nasional, banyak juga televisi daerah, video berdurasi pendek lewat aneka platform medsos yang akhir-akhir ini lebih digandrungi oleh masyarakat. Jadi, konten-konten penyiaran yang bertentangan dengan tujuan Komisi Penyiaran harus dicermati secara seksama oleh Pemda sehingga tidak kontraproduktif terhadap nilai-nilai luhur masyarakat. Ini tantangan kita bersama,” ujarnya.