Kemendagri Raih Penghargaan P2DN Award Tahun 2024, Bagi Pengguna dan Penyedia PDN Terbaik

“Pemerintah sangat berharap dukungan penuh dari berbagai pihak terkait guna menyukseskan Program P3DN. Hal ini dikarenakan dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, tenaga kerja akan semakin banyak terserap, penerimaan pajak juga akan terus naik yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian Indonesia akan semakin menguat,” imbuh Menperin.

Penghargaa P2DN telah diberikan kepada pengguna dan penyedia PDN dengan sembilan kategori, yaitu Produsen Industri Kecil; Produsen Industri Menengah; Produsen Industri Besar; Pemda Provinsi; Pemda Kabupaten/Kota; BUMN; Kementerian/Lembaga Anggaran Terbesar; Kementerian/Lembaga Anggaran Menengah; dan Kementerian/Lembaga Anggaran Kecil.

Sementara itu, Menko Marves menyampaikan enam strategi penguatan implementasi aksi afirmasi belanja PDN. Pertama, perbaikan proses belanja internal yang terdigitalisasi, transparan, dan bertata kelola baik. Kedua, belanja PDN minimal 95% anggaran belanja barang dan jasa, prioritas merek lokal yang diproduksi di dalam negeri (bukan sekedar packaging saja). Ketiga, hingga Agustus 2024 mengalihkan seluruh penggunaan KKP menjadi Kartu Kredit Indonesia. Keempat, indeks kepatuhan belanja PDN yang disusun oleh BPKP sebagai early warning system sebagai dasar pendampingan dan pengawasan oleh Kejaksaan, Kepolisian, OJK, dan BI serta sebagai dasar pemberian insentif dan disinsentif. Kelima, belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri memprioritaskan penggunaan PDN dan pembayaran menggunakan rupiah. Keenam, mengembangkan roadmap pengurangan impor dengan target impor maksimal 5%.

Berikut daftar peraih Penghargaan P2DN:

Kategori Kementerian/Lembaga
Kementerian/Lembaga Anggaran Besar

BACA JUGA : BSKDN Kemendagri Berkomitmen Perkuat Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Pertahanan
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kementerian/Lembaga Anggaran Menengah

1. Kementerian Perindustrian
2. Badan Pusat Statistik
3. Kementerian Dalam Negeri

Kementerian/Lembaga Anggaran Menengah

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Lembaga Administrasi Negara
3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kategori Pemerintah Daerah
Provinsi

Lanjut Baca Ke Halaman 3