Kemendagri Dorong Percepatan Penurunan Stunting Melalui Bimtek Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah

Radar Nusantara, Bekasi, 26 Agustus 2024 – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Kinerja Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting. Acara ini diadakan di Hotel Horizon Ultima Bekasi beberapa waktu lalu dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh pemerintah provinsi di Indonesia serta kementerian dan lembaga terkait.

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah provinsi dalam penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam upaya percepatan penurunan stunting. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan konvergensi di tingkat provinsi serta mensimulasikan pedoman pembinaan dan pengawasan pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di kabupaten/kota.

Ketua Panitia Pelaksana, Arifin Effendy Hutagalung, SE, MM, menjelaskan bahwa kegiatan ini didasarkan pada berbagai regulasi terkait penurunan stunting, termasuk Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. “Metode yang digunakan dalam Bimtek ini mencakup paparan, tanya jawab, diskusi, dan simulasi penggunaan pedoman,” jelas Arifin, dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (26/8).

Bimtek ini dihadiri lebih dari 70 peserta secara langsung dan 170 peserta yang mengikuti secara daring. Dalam sambutannya, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang diwakili oleh Plh. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Dr. M. Zamzani B. Tjenreng, ST, M.Si, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah provinsi dalam mendukung program penurunan stunting.

Dr. Zamzani juga menyoroti bahwa peran pemerintah provinsi dalam mengawal percepatan penurunan stunting belum optimal, dengan capaian konvergensi di tingkat provinsi yang masih rendah. “Berdasarkan laporan Tim Percepatan Pencegahan Stunting (TPPS) tahun 2023, tantangan utama dalam penurunan stunting berada pada tata kelola dan intervensi layanan,” ujarnya. Oleh karena itu, Kemendagri terus memperkuat peran pemerintah provinsi melalui penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah.

Sambutan selamat datang disampaikan oleh Penjabat Wali Kota Bekasi yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Dr. Marisi, S.Pd., MM.Pd. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa penanganan stunting adalah tugas kompleks yang memerlukan komitmen bersama dari berbagai pihak. Ia juga menyoroti bahwa meskipun penurunan angka stunting di Kota Bekasi menunjukkan hasil positif, masih ada tantangan yang harus dihadapi.

Acara dilanjutkan dengan diskusi talkshow yang membahas evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting dan peran pemerintah provinsi dalam pembinaan dan pengawasan konvergensi penurunan stunting. Talkshow ini menghadirkan pembicara dari Kemenko PMK, Bappenas, Setwapres, Kemenkes, dan BKKBN.

Dengan diadakannya Bimtek ini, diharapkan kapasitas pemerintah provinsi dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting dapat meningkat, serta koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat diperkuat untuk mencapai target penurunan stunting di Indonesia.