Kemendagri Dorong Percepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di 4 DOB Papua

Radar Nusantara, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mendorong percepatan pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Hal ini terutama menyangkut pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) di 4 DOB tersebut yang harus dimulai pada 2024.

Wempi mengimbau penjabat (Pj.) gubernur di 4 DOB Papua agar mendukung berbagai upaya pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan. Peran Pj. kepala daerah sangat penting dalam menyukseskan berbagai program pembangunan yang telah disusun daerah maupun pemerintah pusat.

“Tanpa dukungan Bapak/Ibu [Pj. Gubernur] ini tidak akan jalan karena yang punya wilayah itu Bapak/Ibu,” ujar Wempi saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintahan pada 4 DOB Papua di Hotel Ambhara, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

BACA JUGA : Sekjen Kemendagri Jelaskan Pemberian Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan LPPD

Dirinya berharap, kewenangan yang diemban Pj. gubernur dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah DOB. Hal ini penting diperhatikan mengingat adanya batas waktu proses pembangunan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dirinya mendorong Pj. gubernur dapat melibatkan perangkat kerja yang kompeten untuk mendukung berbagai pembangunan tersebut.

“Saya berharap tongkat-tongkat komando yang dipegang oleh para Pj. gubernur ini harapan Pak Menteri, saya, dan kita semua untuk bagaimana digunakan untuk upaya percepatan pembangunan prasarana pemerintahan,” jelas Wempi.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Restuardy Daud mengatakan, forum tersebut fokus membahas persiapan pembangunan KPP di 4 DOB. Ini terutama terkait dukungan infrastruktur yang akan dibangun melalui pembiayaan APBN. Pembahasan lainnya yakni mengenai dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap pembangunan KPP sesuai master plan yang telah disusun.

BACA JUGA : Kemendagri Fasilitasi Pemda dan DPRD NTB Bahas Percepatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang

“Pembangunan akan dimulai pada 2024 ini, sehingga untuk APBN sudah harus kita fix-kan hari ini, serta untuk APBD yang menjadi sisa dari APBN juga harus dapat disepakati pada hari ini,” kata Restuardy.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj. Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai, dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kesempatan itu, para Pj. gubernur yang hadir menjelaskan mengenai progres persiapan pembangunan KPP di daerahnya masing-masing.