Kemendagri Dorong Kolaborasi Daerah Atasi Inflasi dan Perkuat Ketahanan Pangan

Radar Nusantara, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong kepala daerah untuk meningkatkan kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga pangan. Hal ini terutama berlaku bagi komoditas strategis seperti cabai yang kerap terdampak cuaca ekstrem dan distribusi yang tidak merata. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya kerja sama antardaerah agar pasokan komoditas dapat saling melengkapi.

“Jadi kalau tidak ada di satu daerah maka akan bergeser ke [daerah] lain untuk mengatasi itu. Yang lain adalah urban farming, menanam cabai dan lain-lain,” kata Bima kepada awak media usai Rapat Koordinasi Terbatas tentang Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik, di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan Lantai 3, Graha Mandiri, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Bima juga meminta kepala daerah untuk aktif memantau kondisi pangan dan melakukan operasi pasar secara berkala. Langkah cepat dan antisipatif dinilai penting agar inflasi tetap terkendali dan masyarakat tidak terdampak secara ekonomi.

“Kami meminta para kepala daerah untuk memantau di situ supaya bisa mengambil langkah-langkah cepat bagaimana menyediakan suplai komoditas-komoditas yang sulit tadi,” tambahnya.

Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya tertib administrasi kependudukan dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk ketahanan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga Pemilu. Tertib administrasi kependudukan diharapkan berdampak pada terpenuhinya hak-hak sebagai warga negara.

Apalagi, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah melakukan langkah-langkah proaktif untuk memaksimalkan pendataan kependudukan. Bima menambahkan, pemerintah tidak melarang daerah membuka wilayahnya bagi pendatang. Sebaliknya, pemerintah mengapresiasi kepala daerah yang menerapkan kebijakan keterbukaan.

“Silakan masuk, pindah, kerja, dan lain-lain. Tapi syaratnya adalah tertib administrasi kependudukan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bima juga menanggapi gempa yang terjadi di Bogor. Menurutnya, hal yang paling penting adalah mitigasi. Ia mengimbau para kepala daerah untuk proaktif berkomunikasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta mengantisipasi titik-titik rawan yang berbahaya.

“Ini kan baru diketahui ya, ternyata Gunung Salak, Gunung Gede, sekarang sudah ada kecenderungan aktif. Ini tetap harus juga diwaspadai, mitigasinya seperti apa, dan harus diinformasikan kepada warga,” pungkasnya.