Radar Nusantara, Bandung – Demokrasi adalah fondasi utama bagi keberlangsungan negara Indonesia. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keadilan, transparansi, dan inklusivitas, terutama menjelang Pemilu 2024. Salah satu institusi yang memiliki peran vital dalam menjaga demokrasi adalah Mahkamah Konstitusi (MK), yang bertugas memastikan setiap kebijakan dan proses demokrasi berjalan sesuai dengan konstitusi. Artikel ini membahas peran MK dalam memperkuat demokrasi Indonesia, berdasarkan perspektif para pakar, undang-undang, dan hasil penelitian.
- MK sebagai Penjaga Konstitusi
Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan amanat Pasal 24C UUD 1945, memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menangani perselisihan hasil pemilu. Dalam konteks Pemilu 2024, peran MK sebagai penengah terakhir dalam sengketa hasil pemilu menjadi krusial untuk memastikan legitimasi pemerintahan yang terpilih.
Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua MK, menegaskan bahwa independensi MK harus dijaga agar tetap menjadi garda terakhir dalam menyelesaikan perselisihan politik yang berpotensi menimbulkan instabilitas. Keputusan MK harus menjadi pedoman yang tidak dapat diganggu gugat, mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat.
- Keputusan Tegas MK dalam Perselisihan Hasil Pemilu
Dalam Pemilu sebelumnya, MK sering menjadi tumpuan harapan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Sebagai contoh, dalam sengketa Pemilu Presiden 2019, MK memutuskan dengan tegas setelah melalui proses pemeriksaan bukti yang transparan dan terbuka. Arief Hidayat, salah satu hakim konstitusi, menekankan bahwa proses ini tidak hanya memutuskan hasil, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Pada Pemilu 2024, MK harus memastikan seluruh gugatan yang diajukan oleh peserta pemilu diperiksa dengan cermat berdasarkan bukti hukum yang jelas, tanpa tekanan politik. Hal ini sesuai dengan prinsip due process of law, yang menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan sengketa.
- Pengawasan atas Regulasi Pemilu
Selain menangani sengketa hasil pemilu, MK juga berperan dalam memastikan bahwa undang-undang yang mengatur pemilu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai contoh, dalam uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, MK berulang kali menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu harus menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).
Salah satu tantangan yang muncul adalah penggunaan sistem proporsional terbuka atau tertutup, yang menuai perdebatan. Putusan MK mengenai isu ini akan berdampak besar terhadap mekanisme pencalonan legislatif dan partisipasi politik masyarakat. Para pakar hukum tata negara, seperti Saldi Isra, mengingatkan bahwa MK harus memastikan keputusan tersebut mencerminkan kehendak rakyat tanpa merugikan prinsip representasi.
- Mengawal Demokrasi melalui Keputusan Tegas
Keputusan tegas MK tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan arah bagi perkembangan demokrasi. MK telah menunjukkan keberanian dalam beberapa kasus penting, seperti membatalkan aturan yang dinilai merugikan hak asasi manusia dan menguatkan partisipasi publik dalam proses legislasi.
Dalam konteks Pemilu 2024, MK diharapkan dapat:
- Menegakkan kepastian hukum dalam sengketa hasil pemilu, memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan tanpa alasan yang sah.
- Mendorong pembaruan hukum pemilu agar lebih transparan dan adil, sesuai dengan dinamika politik terkini.
- Melindungi hak politik warga negara, terutama kelompok minoritas yang sering kali terabaikan dalam proses demokrasi.
Kesimpulan: MK sebagai Pilar Demokrasi
Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir demokrasi Indonesia. Keputusan tegas MK tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga menjaga integritas demokrasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Dengan peran yang independen, transparan, dan akuntabel, MK dapat memastikan bahwa Pemilu 2024 menjadi tonggak bagi demokrasi yang lebih matang, inklusif, dan berkeadilan.
Untuk itu, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta, maupun masyarakat, untuk mendukung independensi MK agar tetap menjadi penjaga konstitusi yang dapat diandalkan.
Eksplorasi konten lain dari Radar Nusantara
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
