Isu IKN Dalam Pemilihan Presiden 2024

Aisha Marzuki- Presentasi Foresight and Anticipatory Governance (Tata Kelola Antisipatif) menyebutkan salah satu mandat UNDP Acc Lab untuk mainstreaming foresight scenario, mengembangkan skenario2 spekulatif khususnya di IKN. Diantaranya, membangun 4 skenario, bagaimana pertimbangannya, apa yang menghambat, tujuannya melihat masa depan apa yang dituju dan apa yang dihindari.

Foresight adalah metode untuk mengantisipasi apa yang terjadi, mengantisipasi dan menganalisa apa yang dilapangan, apa saja faktor2 atau disrupsi lainnya yang aa di lapangan yang bisa membelokan masa depan kota/Negara. Mengapa foresight itu penting, dapat memepertimbangankan apa yang akan terjadi dimasa depan agar antisipatif. Semua kompleksitas yang terjadi saat ini, semua berkontribusi kepada masa depan pembangunannya dan berdampak kepada anak cucu kedepannya.

Sudah banyak upaya mengintegrasikan foresight dalam beberapa pemerintahan global. Ada yang bentuknya sebuah badan tersendiri maupun eksternal (bekerja dengan badan eksternal). Ada berapa negara Indonesia, India, cina yang sudah melakukan foresight, tentunya Bappenas sebagai driver utama sudah menghasilkan dokumen2 seperti RPJMD dan lainnya sebagainya, itu sudah mulai melakukan foresight. Tetapi dibandingkan dengan cina india, perancangan dokumen sentral Indonesia, mencoba membreakdown apa sih potensi disrupsi di lapangan dan diintegrasikan ke dalam regulasi. Sejak 2013 sudah ada upaya riset foresight lainnya; Lemhanas (2020), BPK(2021), dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (2022). Ada trajektori dan momentum yang mulai memahami jangka panjang. Salah satu project foresight lainnya adalah ada upaya foresight yang dilakukan Bappenas dan Pulse Lab dalam melihat UMKM. Perbedaan foresight terhadap pemerintahan ke depan; Foresight for future-fit governments. Anticipatory governance bisa mengembangkan multiple scenario, sehingga proses2 tersebut dapat menginformasikan perencanaan. Lansekap foresight di indonesia ini banyak yang top down, belum ada integrasi bottom up. Bagaimana inisiatif yang dipresentasi hari ini, memungkinkan proses anticipatory governance yang decentralized.

Wasisto Raharjo, Pusat Riset Politik, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) – BRIN: Inklusivitas dalam Pemerintahan Partisipatif di IKN) mendapatkan temuan di lapangan ketika melakukan riset di IKN. Tiga term yang diangkat dalam pemerintahan antisipatif: Uncertainties (Muiderman, et/all, 2022), pemerintahan yang resilien dalam merespon ketidakpastian di masa mendatang dengan mematangkan kebijakan saat ini,unpredictable (Croxatto, 2020), Unseen (Vervoort, 2021), Scope Anticipatory Governance, Foresight/policy imaginaries

BACA JUGA : Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nomor urut calon presiden dan wakil presiden 2024, Selasa (14/11/2023)

Positioning, perspektif pemerintah menempatkan posisi isu dalam proses pembuatan kebijakan public meliputi engagement/participation : membangun relasi inklusif dengan public, Kapita Selekta permasalahan IKN Nusantara: Masalah ekologis; deforestasi, landslide, Masalah sosial: migrasi dan pembukaan lahan, 2) potensi konflik identitas/tenurial, Masalah ekonomi: ketimpangan, aksesibilitas, Masalah administrasi: disrupsi birokrasi, tata kelola wilayah, Tantangan, Disparitas sosial; ledakan urbanisasi dan konflik social, Terbatasnya kapasitas keuangan Negara, Konflik kepentingan lahan konsesi, Kekosongan kajian filosofis, sosiologis dan referensi yang terbatas, Issue foresight dan positioning versi pemerintah pusat, Potensi pengembangan Ekonomi: Bappenas, Flight information Region: Lemhanas, Green Blue City: KKP, Foresight dari berbagai lembaga ini belum terintegrasi dan masih menekankan isu lembaga/internal masing-masing, Isue foresight dan positioning versi pemerintah lokal (Bappeda Kaltim), Rawan Bencana, Konflik sosial budaya ekonomi, Kerusakan dan degradasi lingkungan.

Cara fikir dan pemetaan isu pemerintah dan daerah cukup berbeda. Di daerah, isu cukup lokal dan merupakan isu klasik yang belum menemukan solusinya. Akan lebih riskan lagi ketika ada IKN, antara lain : Disparitas anticipatory governance versi pemerintah, Pusat agak defensif jika ditanya soal partisipasi sedangkan daerah cukup permisif, Perlu ada inklusivitas agar ada rasa memiliki bagi masyarakat local, Temuan inklusivitas sementara dari lapangan, Inisiatif pro poor dan pro job; pelatihan menjadi barista maupun UMKM lainnya sebagai supporting system dalam IKN. Namun belum menyentuh orang asli, Pelatihan masih parsial; menyasar generasi milenial/under 40 th; barista, operasional peralatan berat dan membuat kue.

Ahmad Rifai – Presentasi Imagining Our New Capital City Nusantara, menyebutkan satu aspek yang ditekankan; mengupayakan anticipatory planning dalam membayangkan visi IKN sebagai forest city dengan pendekatan partisipatif di dalamnya. Mimpi di IKN dilatarbelakangi dari kondisi kota-kota di Indonesia yang dalam konteks urban yang kompleks. Riset ini diharapkan melahirkan upaya atau rekomendasi yang bisa dimanfaatkan oleh IKN dalam konteks anticipatory planning

Lanjut Baca Ke Halaman 3