Iman Adinugraha Mendorong Pemanfaatan Dana Ratusan Triliun untuk UMKM

Radar Nusantara, Jakarta – Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, namun masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui bahwa pemerintah telah menyiapkan dana hampir Rp300 triliun untuk mendukung perkembangan UMKM, Jum’at 09 Mei 2025.

Hal ini diungkapkan oleh Iman Adinugraha, anggota Komisi VII DPR RI periode 2024-2029, dalam diskusi bersama Edy Widjaya di acara SRON Edisering Discussion. Ia menekankan bahwa dana tersebut merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan agar para pelaku usaha kecil dapat berkembang tanpa harus terjerat praktik rentenir.

“Pemerintah telah menyalurkan dana besar melalui berbagai skema kredit, dan yang terbesar disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara mengakses bantuan ini,” ujar Iman.

Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah minimnya akses informasi terkait program kredit berbunga rendah serta kurangnya pendampingan bagi pelaku usaha yang baru merintis bisnisnya. Oleh karena itu, Komisi VII terus mendorong edukasi serta sosialisasi agar lebih banyak pelaku usaha kecil dapat memanfaatkan dana tersebut dengan maksimal.

Selain bantuan dana, pelatihan keterampilan dan pembinaan wirausaha juga menjadi perhatian utama pemerintah. Dengan semakin banyak pekerja terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemberdayaan UMKM dianggap sebagai solusi bagi mereka yang ingin mandiri secara ekonomi.

“Bagi mereka yang terkena PHK, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai program pembekalan agar dapat beralih menjadi pelaku UMKM. Dengan dukungan dana dan pelatihan yang tepat, tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dapat membuka usaha sendiri,” tambahnya.

Dengan komitmennya terhadap penguatan ekonomi masyarakat kecil, Iman Adinugraha terus berupaya agar skema kredit ini benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan. Ia percaya bahwa UMKM memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian nasional, selama dukungan pemerintah dapat diakses dengan lebih mudah dan merata.