Gubernur DKI dan PT Pelindo Digugat Aliansi Jakarta Utara

Akan tetapi Pemerintah Provinsi melalui Pemerintah Kota, tidak memiliki keberanian untuk meminta tanggung jawab atas dampak masalah yang menimbulkan kerugian dan bahkan kerusakan mental yang dirasakan oleh banyak keluarga dari masyarakat Jakarta Utara khususnya.

“Pemerintah Provinsi melalui Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, juga tidak melakukan upaya serius dalam menindak dan memberi sanksi kepada pengusaha garasi/pull truck/trailer yang telah kasat mata dan jelas melanggar ketentuan zonasi, hingga berlarutnya upaya penyelesaian dan tidak mengalami kemajuan. Pemerintah cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat yang terus
menerus cemas dan dalam tekanan menghadapi situasi lalu lintas yang hampir setiap waktu bisa menelan korban jiwa,” tuturnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, telah jelas bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan sengaja dan sangat sadar membiarkan pelanggaran terjadi dan tidak pernah menerapkan sanksi khususnya para pemilik garasi/pull truck/trailer yang hingga saat ini masih beroperasi ditengah pemukiman padat penduduk dan diluar zona sebagaimana aturan perundang undangan yang sudah ditetapkan.

“Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Kami tim advokasi Jakarta Utara menggugat secara tegas mensomasi Gubernur Provinsi DKI juga PT Pelindo,” tegas Hariandja.

BACA JUGA : Arogansi, Ancaman dan Pemitingan Wartawan Oleh Ajudan Walikota Jakut Diduga Adanya Keterlibatan Ali Maulana Hakim

Selanjutnya Tim Advokasi dan Perwakilan Aliansi Jakarta Utara Menggugat meminta bertemu langsung (tidak diwakilkan oleh pejabat lain) dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang diharapkan dapat dengan tegas mengambil kebijakan dan keputusan kongkrit untuk bertanggung jawab
menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat.

“Kami Tim Advokasi dan Perwakilan Aliansi Jakarta Utara Menggugat menunggu respon dalam jangka waktu 3 (Tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal somasi ini dikeluarkan.

Apabila Gubernur DKI Jakarta dan PT Pelindo tidak memberikan respon positif terhadap somasi ini, maka dalam jangka waktu yang telah disebutkan diatas pihaknya akan menempuh langkah hukum selanjutnya, baik secara perdata maupun pidana guna memperjuangkan hak-hak masyarakat Jakarta Utara yang diwakili oleh Aliansi Jakarta Utara Menggugat.

Jurnalis : Edo lembang