Gelar Expo PKN Tingkat II, BPSDM Kemendagri Dorong Inovasi Pemerintahan

Robi Mabruloh • 04 Jul 24 • 👁️ 10

Radar Nusantara, Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Expo Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan III Tahun 2024.

Expo ini merupakan bagian dari pembelajaran aktualisasi kepemimpinan strategis bagi peserta PKN Tingkat II. Selain itu juga sebagai bukti komitmen BPSDM Kemendagri dalam mewujudkan kemitraan Open Government. Kegiatan ini turut menampilkan berbagai inovasi dari pejabat pimpinan tinggi pratama.

Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya terhadap proyek perubahan PKN tersebut. Dia berharap inovasi yang dihasilkan tidak berhenti pada pelatihan saja, tetapi juga dapat diadaptasikan di tengah perubahan. Dalam teori evolusi, adaptasi memegang peranan penting.

“Mengutip Charles Darwin, yang bisa bertahan bukanlah yang paling pintar atau kuat, tetapi yang memiliki komitmen untuk berubah ke arah yang lebih baik,” katanya di Ruang Auditorium Gedung BPSDM Kemendagri, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya inovasi daerah di tengah perubahan teknologi yang sedang terjadi. Menurutnya, inovasi tersebut akan memberikan dampak bagi Indeks Inovasi Daerah (IID).

“Proses transisi dari institusi pembelajaran sementara ke institusi permanen di tempat kerja sangat penting. Inovasi tersebut akan dimasukkan ke dalam Indeks Inovasi Daerah dan menjadi peluang bagi peserta untuk evaluasi dan perbaikan,” ujarnya.

Sebagai informasi, expo ini diikuti oleh 58 peserta yang berasal dari berbagai instansi, termasuk perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Perpustakaan Nasional (Perpusnas), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebagian peserta juga merupakan perwakilan dari pemerintah daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota, di antaranya Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Provinsi Maluku Utara, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Konawe Selatan.