Draft RUU Penyiaran Merusak Tatanan Kebebasan Pers

Dalam penilaian Sekretaris Nasional FPII, Jurnalistik Investigasi atau laporan investigasi adalah sebuah karya jurnalistik, seperti halnya karya jurnalistik lain seperti berita atau straight news, feature news, editorial, kolom termasuk esai,”Menjadi aneh bin ajaib , jurnalisme investigasi sebagai karya jurnalistik, dibuatkan aturan untuk dilarang, ini benar-benar keblinger !!” Tegas Irfan Denny Pontoh.

Dikatakan, setiap karya jurnalistik dalam impelementasinya berpedoman pada norma dan kaidah sebagaimana yang diatur dalam UU Pers.

“Sebagai contoh, seluruh karya jurnalistik wartawan atau media yang tergabung di FPII, dan merupakan konstituen Dewan Pers Independen, dalam tataran implementasinya tetap berpedoman pada kode etik wartawan independen Indonesia,” jelas Irfan.

BACA JUGA : Setujui RUU DKJ Dibahas Lebih Lanjut, Pemerintah Tekankan Pentingnya Keselarasan dengan Regulasi Terkait

“Bagi kami, selama karya jurnalistik tersebut memegang teguh kode etik wartawan independen indonesia, maka tidak boleh ada larangan karya jurnalistik untuk disiarkan atau diterbitkan,” tukasnya.

Untuk itu, Sekretaris Nasional FPII menginstruksikan seluruh jajaran FPII di tingkat Setwil dan Korwil untuk melakukan gerak bersama penolakan terhadap draft RUU Penyiaran tersebut.

Sumber : Eric_Presidium FPII