Ditanya terkait kinerja inspektorat, Rahmat Daulay : “Saya alumni ITS lebih tepat dibalai kementrian”

Radar Nusantara, Mandailing Natal – Lembaga Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal kembali menjadi sorotan tajam. Sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah, terutama Dana Desa, disebut tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Inspektorat.

Sorotan ini disampaikan oleh Dedi Aliansyah Lubis, aktivis muda Mandailing Natal sekaligus demisioner Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), yang mengkritik keras kepemimpinan Inspektur Inspektorat, Rahmat Daulay. Ia menilai Inspektorat telah kehilangan fungsinya sebagai lembaga pengawas yang independen dan profesional.

“Inspektorat hari ini seperti macan ompong. Banyak laporan masyarakat tidak diproses, tidak ditindaklanjuti, bahkan seolah sengaja diabaikan. Kalau begini terus, Rahmat Daulay harus dievaluasi!” tegas Dedi, Kamis (01/07/2025).

Menurut Dedi, dirinya bersama sejumlah aktivis muda telah menerima banyak aduan masyarakat soal laporan penyimpangan anggaran yang tidak mendapat respons dari Inspektorat. Bahkan, beberapa laporan disertai dokumen dan bukti visual, tetapi tidak ada langkah konkret yang dilakukan.

Ia menduga kuat terjadi pembiaran sistematis dalam tubuh Inspektorat. Pimpinan dinilai bermain aman dan tidak berani menindak tegas pelaku pelanggaran yang memiliki kekuasaan, baik dari kalangan kepala desa maupun pejabat daerah.

“Kalau pengawas takut pada pelanggar, atau malah terlibat, ini sudah lampu merah. Ini bukan hanya soal kelalaian, tapi potensi pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” ujarnya.

Selain lemahnya penanganan laporan, Dedi juga menyoroti banyaknya temuan hasil pemeriksaan BPK yang berujung pada pengembalian kerugian negara oleh pihak-pihak terkait. Menurutnya, ini menjadi indikator bahwa pengawasan internal yang seharusnya menjadi garda terdepan justru tidak berjalan maksimal.

“Banyak temuan BPK yang berujung pengembalian anggaran. Ini bukti bahwa Inspektorat gagal melakukan pencegahan dan pembinaan dini. Kalau Inspektorat bekerja dengan baik, temuan sebesar itu seharusnya bisa ditekan,” tegas Dedi.

Lebih jauh, ia menuntut Bupati Mandailing Natal untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kinerja Inspektorat, bahkan tak segan meminta pencopotan Rahmat Daulay dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan tanggung jawab sebagai Inspektur.

“Bupati tidak bisa tinggal diam. Jika ini dibiarkan, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan total. Kami akan kirim surat terbuka dan bila perlu turun ke jalan agar suara rakyat tak dibungkam,” ujarnya.

Dedi juga meminta aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian, agar turut serta mengusut kasus-kasus yang macet di Inspektorat. Ia mengingatkan bahwa lumpuhnya pengawasan internal adalah pintu masuk bagi korupsi tumbuh subur.

Menanggapi kritik tajam tersebut, Inspektur Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal, Rahmat Daulay, memberikan tanggapannya secara singkat namun mengejutkan.

“Saya memang mau pindah ke balai pak. Tenang saja pak, sebentar lagi akan ada inspektur yang baru,” ujar Rahmat.

Ia juga menambahkan bahwa secara pribadi merasa lebih tepat untuk mengabdi di lembaga teknis yang lebih sesuai dengan latar belakang akademisnya.

“Saya sebagai alumni ITS Surabaya merasa lebih tepat mengabdi di balai kementerian,” tambahnya
(Magrifatulloh).