BSKDN Kemendagri Bicara Strategi Atasi Permasalahan Inflasi dan Stunting di Daerah

Radar Nusantara, Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan strategi mengatasi permasalahan inflasi dan stunting di daerah. Kedua isu krusial tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Demikian disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri) BSKDN Gatot Tri Laksono saat berdiskusi dengan akademisi Universitas Indonesia (UI) Bambang Brodjonegoro di Studio BSKDN, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

“Permasalahan inflasi, stunting, kepadatan penduduk ini perlu [disikapi dengan] kebijakan yang tepat. Tugas kami memberikan rumusan kebijakan kepada pimpinan. Untuk itu diskusi kali ini sangat penting menambah pengetahuan kita terkait berbagai isu strategis saat ini,” ungkap Gatot.

Dia melanjutkan, pihaknya terus berkomitmen untuk mengatasi permasalahan inflasi hingga menurunkan angka stunting. Hal ini salah satunya dengan mengajak pemerintah daerah (Pemda) berperan langsung memetakan masalah di lapangan untuk dikaji bersama dan menemukan solusi penyelesaian yang tepat.

BACA JUGA : Kemendagri Ajak Pemda Tingkatkan Kualitas Sepak Bola Tanah Air

“Kita harus concern terhadap data pemetaan di daerah, karena dengan data itu intervensi-intervensi kebijakan mengelaborasi kolaborasi antar-Pemda juga mulai harus dibangun,” jelas Gatot.

Sementara itu, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) UI Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk mengatasi inflasi dirinya sepakat kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan. Inflasi dalam kebutuhan pokok seperti beras, terjadi bukan hanya karena produksi yang menurun, melainkan juga dapat diakibatkan oleh distribusi yang terganggu.

Terkait hal itu, kata Bambang, peran Badan Urusan Logistik (Bulog) hingga Kementerian Perdagangan (Kemendag) sangat penting. Dengan begitu, produksi beras dan distribusinya dapat berjalan dengan baik sehingga tidak mengganggu stabilitas harga pangan.

“Kalau ada upaya serius dari Pemda untuk mengarahkan yaitu dibantu oleh Bulog, Kementerian Perdagangan, supaya berasnya lebih cepat tersebar paling tidak dalam satu wilayah provinsi,” ungkap Bambang.

BACA JUGA : Kemendagri Bersinergi dengan OJK dan TPAKD Percepat Akses Keuangan di Daerah

Sejalan dengan itu, Bambang mengatakan, kolaborasi lintas sektor juga sangat diperlukan guna mengupayakan penurunan angka stunting secara efektif dan efisien. Hal ini mengingat dampak stunting yang luas terhadap perkembangan masa depan bangsa.

Oleh karena itu, dalam penyelesaian permasalahan tersebut tidak hanya peran Kementerian Kesehatan, tetapi peran Kementerian Pertanian juga dibutuhkan guna menghasilkan bahan pangan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

“Jenis makanannya itu sendiri penting, untuk bisa kita menyediakan gizi yang cukup. Jadi perlu ada keterlibatan Kementerian Pertanian. Nah, kebetulan satu lagi karena stunting itu sangat terkait dengan kandungan gizi dalam makanan yang kita tanam dan kita panen,” pungkasnya.