Berdampak Langsung Kepada Masyarakat, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Cek Perkembangan Inflasi di Daerah

Radar Nusantara, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk secara rutin memantau perkembangan angka inflasi di wilayahnya masing-masing. Sebab, setiap fluktuasi inflasi di daerah akan berimbas langsung pada kondisi yang dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, angka inflasi nasional dari tahun ke tahun yakni dari September 2025 terhadap September 2024 sebesar 2,65 persen. Sedangkan inflasi bulan ke bulan dari September 2025 terhadap Agustus 2025 sebesar 0,21 persen.

Dalam konteks itu, Tomsi menyoroti daerah dengan angka inflasi tertinggi. Daerah tersebut yakni Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Riau, Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Kemudian untuk tingkat kabupaten yaitu Deli Serdang, Labuhanbatu, Pasaman Barat, Indragiri Hilir, dan Kerinci. Sedangkan kota yakni Pematangsiantar, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Dumai, dan Baubau.

“Bapak-Ibu sekalian, inflasi 5,32 dalam satu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur,” ujar Tomsi.

Ia menambahkan, guna mengendalikan angka inflasi, Pemda dapat belajar kepada daerah lainnya yang kondisi inflasinya lebih terkendali. Ia meminta jajaran Pemda untuk bekerja keras, rutin mengecek perkembangan harga di lapangan, serta melakukan evaluasi program apabila daerahnya mengalami angka inflasi yang tinggi. Tomsi berpesan, sebagai pelayan publik, jajaran pejabat terkait di daerah perlu memastikan harga pangan tidak mengalami gejolak. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada rakyat.

“Kita bekerja di sini setiap minggu meluangkan waktu tiga jam untuk mengabdikan diri kepada masyarakat [melalui Rakor Pengendalian Inflasi]. Berbuat yang terbaik supaya barang-barang, terutama yang kita konsumsi sehari-hari itu terjangkau dan tidak mengalami kenaikan yang tinggi,” imbuhnya.

Tomsi mengapresiasi peran aktif dari Pemda yang selama ini telah bekerja sama dalam mengendalikan harga komoditas pangan. Berbagai upaya yang dilakukan diketahui telah berhasil menurunkan harga sejumlah komoditas pangan seperti beras hingga minyak goreng.

Ia berharap, Pemda dapat semakin optimal dalam melakukan langkah konkret pengendalian. Di antaranya melaksanakan operasi pasar murah, melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, serta mendorong gerakan menanam. Selain itu, perlu pula merealisasikan belanja tidak terduga (BTT), serta memberikan dukungan terhadap transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau kita kerja, kalau kita mau usaha [harga-harga pangan] bisa [terkendali]. Sekali lagi, kalau kita bekerja dengan rajin, dengan gigih bisa,” tandasnya.

Turut hadir pada rapat tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis, serta Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran.

Hadir pula secara virtual Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian Kementerian Pertanian Suwandi, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nawandaru Dwi Putra, serta para pejabat terkait lainnya.