Audiensi Hangat di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya: FSMI dan Pemkot Capai Kesepakatan Soal Penataan Parkir Toko Modern

Radar Nusantara, Surabaya, 14 Juni 2025 — Suasana akrab dan penuh solusi mewarnai kegiatan audiensi antara Wali Kota Surabaya, Dr. Eri Cahyadi, ST., MT., dengan perwakilan kelompok masyarakat Madura yang tergabung dalam Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI). Acara yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, Jl. Walikota Mustajab No. 59, Kecamatan Genteng, Surabaya, dimulai pukul 18.30 hingga 20.40 WIB, dengan agenda utama membahas kebijakan penertiban dan penataan lahan parkir toko modern di Kota Surabaya.

Sebanyak 30 tokoh hadir mewakili FSMI dan elemen masyarakat Madura lainnya, dipimpin oleh H. Rasyid selaku Ketua FSMI sekaligus Ketua Ikatan Persatuan Putra Madura (IPPAMA) Surabaya. Audiensi ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya dan didampingi sejumlah pejabat penting, di antaranya Rahmad Basari, SE., MM., CGCAE. (Pj. Sekda Kota Surabaya), Muhamad Fikser, AP., MM. (Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkota Surabaya), serta unsur TNI/Polri yang turut hadir untuk menjamin keamanan jalannya kegiatan.

Acara diawali dengan ramah tamah antara Wali Kota dan para tokoh FSMI. Dalam sambutannya, Eri Cahyadi menyampaikan bahwa penataan lahan parkir tidak bermaksud mendiskreditkan kelompok tertentu, melainkan murni demi keteraturan, kenyamanan masyarakat, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita ingin Surabaya menjadi kota yang nyaman dan tertib. Penataan parkir ini bukan hanya untuk pemasukan daerah, tetapi juga demi kesejahteraan para juru parkir. Toko modern harus tunduk pada aturan, dan juru parkir harus memberikan rasa aman,” tegas Eri.

Ia juga menyampaikan bahwa toko modern dapat tetap menerapkan parkir gratis atau menggunakan jasa juru parkir resmi yang berada di bawah naungan Paguyuban Juru Parkir Kota Surabaya.

H. Izul, Ketua Paguyuban Juru Parkir Kota Surabaya, menyambut positif ajakan dialog dari Wali Kota. Ia menekankan bahwa pihaknya siap mendukung pengelolaan parkir profesional, dengan menjamin peningkatan PAD dan mengurangi insiden kehilangan kendaraan di area parkir.

Dukungan juga datang dari Baihaki Akbar, SE., SH., Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), meski menyampaikan keprihatinannya atas stigma negatif terhadap suku Madura dalam narasi yang berkembang di media sosial. Ia berharap tidak ada lagi konten provokatif yang mencoreng nama baik komunitas tertentu.

“Kami mendukung program pemerintah, tapi mohon agar ke depan lebih berhati-hati dalam menyampaikan narasi publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antar kelompok,” ujar

Dari audiensi tersebut, dihasilkan beberapa kesepakatan penting, antara lain:

1. Pemerintah Kota Surabaya akan tetap melanjutkan program penataan dan penertiban lahan parkir, baik di toko modern maupun restoran.
2. Para pengelola parkir mendukung penuh langkah Pemkot dalam upaya meningkatkan PAD dan kesejahteraan juru parkir.
3. Pemkot tengah merancang sistem parkir pasca bayar atau prabayar untuk diterapkan secara menyeluruh di toko modern dan restoran.
4. Dalam waktu dekat, para pengusaha toko modern akan dikumpulkan untuk sosialisasi sistem baru. Bila tidak mematuhi, Pemkot tidak segan untuk memberikan sanksi tegas, termasuk penyegelan tempat usaha.

Audiensi yang berlangsung kondusif ini ternyata membuahkan hasil positif. Forum Solidaritas Madura Indonesia memutuskan membatalkan rencana aksi unjuk rasa yang semula direncanakan pada Senin, 16 Juni 2025, di Balai Kota Surabaya.

Hal ini disampaikan langsung oleh Baihaki Akbar, yang mengonfirmasi bahwa pihaknya kini memahami maksud dan tujuan Pemkot, serta siap untuk ikut mengawal implementasi kebijakan tersebut secara adil dan transparan.

Audiensi yang berlangsung selama dua jam lebih ini menjadi contoh dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mengedepankan musyawarah dan itikad baik, perbedaan pandangan dapat dijembatani tanpa harus turun ke jalan.

Kegiatan ini berjalan dengan tertib, aman, dan penuh semangat kebersamaan. Harapannya, hasil pertemuan ini menjadi titik awal kolaborasi jangka panjang antara Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat Madura untuk menciptakan Surabaya yang lebih inklusif, tertib, dan sejahtera.
(Redho)