Forum Penyelamat Reformasi Dan Demokrasi (FPRD) Mengeluarkan Petisi Terkait Kecurangan Pemilu Yang Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM)

Radar Nusantara • 25 Feb 24 • 👁️ 36

Radar Nusantara, Jakarta – Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi (FPRD), yang terdiri dari sejumlah mantan jenderal TNI-Polri, akademisi, budayawan, dan tokoh masyarakat, mengeluarkan petisi terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Kelompok ini menyatakan telah terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, sebagai perwakilan FPRD, menyampaikan petisi tersebut di Ruang Janur Sari, Kelapa Gading Sport Center, Jakarta Utara pada Sabtu (24/2/2024) sore.

“Khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, baik sebelum hari H, pada hari H, Rabu 14 Februari 2024 dan pasca-hari H, yang antara lain berupa terjadinya abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan),” ujar Agus Supriatna. Menurut Agus, terjadi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) yang mencakup ketidaknetralan presiden dengan melakukan intervensi terhadap lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).FPRD juga menduga adanya pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, dan perangkat desa untuk kepentingan politik tertentu.

Selain itu, mereka mencatat adanya intimidasi dan pengarahan pilihan rakyat oleh aparat penegak hukum, politisasi bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT), serta penyalahgunaan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselubung.Dari berbagai peristiwa yang berkaitan dengan hasil perhitungan suara yang disajikan oleh KPU melalui aplikasi Sirekap dan peringatan serta anjuran dari Bawaslu,” katanya.

“Keputusan DKPP, kami menilai telah terjadi ketidaknetralan KPU selaku penyelenggara Pemilu,” tegas Agus Supriatna.

Agus Supriatna menambahkan bahwa berbagai dugaan kecurangan tersebut, yang terlihat dalam hasil perhitungan suara melalui aplikasi Sirekap dan peringatan dari Bawaslu serta Keputusan DKPP, telah memicu kritikan dari berbagai kalangan.Guru besar, pakar, tokoh bangsa, akademisi, dan gelombang demonstrasi masyarakat menolak hasil Pemilu, khususnya Pilpres 2024, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik.

Meskipun demikian, Agus Supriatna menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang dinilainya seolah-olah membiarkan dan mengabaikan berbagai dugaan kecurangan tersebut.