Sistem Baru Pemilu 2024 Berpotensi Kisruh Penghitungan Suara

Radar Nusantara, Bandar Lampung. – Ketua  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Provinsi Lampung, Penta Peturun soroti sistem baru Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mempergunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)memiliki kelemahan. Sebagai alat bantu penghitungan dan rekapitulasi pemungutan suara Pemilu 2024 menggantikan Situng pada pemilu lalu.

Situng, melakukan pendokumentasian hasil setiap TPS dengan cara scanning formulir C-Hasil. Di tingkat KPU kapubaten/kota, ke mesin scanner, masuk ke server KPU RI. Dibuat oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS.

Sedangkan Sirekap melalui proses unggah data tidak dilakukan pada rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, melainkan langsung di TPS oleh KPPS melalui aplikasi Sirekap mobile.

BACA JUGA : Pengamanan tahapan Pemilu perlu ditingkatkan, Kompolnas apresiasi pengamanan Nataru Polda Lampung

Untuk itu Masyarakat maupun peserta Pemilu harus cermat dengan Sirekap Karena berpotensi salah membaca dokumen hasil penghitungan suara di TPS. Selain itu, menurut Penta, data hasil foto scan form C1 Plano Hasil sebagai dasar konversi ke sistem Sirekap tidak dapat diakses masyarakat juga menjadi permasalahan.

“Sirekap berpotensi salah membaca angka hasil konversi ketika discanning. Karena ada perbedaan antara form C1 Plano manual dengan data di Sirekap. Sedangkan, dasarnya keabsyahan suara secara hukum adalah form C1 Plano. Disatu sisi, ketika discanning kan masyarakat tidak dapat mengakses data asli dari C1 Plano manual, ini pula jadi kelemahan sistem ini” Ujar Penta Peturun.

Untuk mengantisipasi kelemahan sistem Sirekap, para saksi di tiap TPS mesti memfoto pula C1 Plano manual sebelum discanning ke dalam sistem Sirekap.

BACA JUGA : Kembang latar sektor pademangan, Bagikan nasi kotak, roti, dan Chiki dalam giat Jum’at penuh berkah

“Saksi mesti jeli serta memiliki data perbandingan untuk meilhat apakah ada perbedaan antara data manual C1 Plano dengan data yang ada di sistem Sirekap”

Apabila ini tidak diawasi oleh para peserta pemilu dan masyarakat, berpotensi kisruh Berkepanjangan. Karena ada perbedaan data lapangan dengan Sirekap.