Sederhanakan Perizinan Pertashop, Ditjen Bina Bangda Sosialisasikan SEB 3 Menteri

Radar Nusantara, Jakarta – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, hadir memberikan pengantar pada acara Sosialisasi Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Percepatan perizinan berusaha Pertashop, beberapa waktu lalu, melalui virtual Zoom Meeting dan Chanel Streaming Bangda TV.

Sosialisasi diikuti Pejabat tinggi lingkup Kementerian dan Lembaga terkait, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan unsur Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, serta para pelaku usaha Pertashop di daerah.

Restuardy menyampaikan bahwa, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Bina Pembangunan Daerah, terus mendorong upaya percepatan perizinan berusaha Pertashop melalui kegiatan Sosialisasi SEB Menteri Dalam Negeri, Menteri PUPR dan Menteri Investasi/Kepala BKPM tentang Percepatan perizinan berusaha Pertashop, yang diyerbitkan pada 7 Desember 2023.

“Penyusunan SEB tentang Percepatan Perizinan Berusaha Pertashop merupakan langkah konkret sebagai tindak lanjut dari upaya penyelesaian kendala dan permasalahan di daerah yang terkait dengan perizinan,” kata Restuardy Daud, dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (20/12).

BACA JUGA : Ditjen Bina Bangda Serahkan Rekomendasi Pengembangan Wilayah Papua 20 Tahun ke Depan

Lebih lanjut, berdasarkan catatannya, terkait kendala perizinan, dari 6.600 Pertashop yang terdaftar, hanya 853 (12,9%) yang memiliki izin lengkap, sedangkan 87,1% belum memiliki izin lengkap, dan 1.339 gerai diantaranya tidak aktif.

Selain itu, kendala lainnya yaitu adanya penurunan pendapatan akibat fluktuasi Harga Minyak Dunia, yang menyebabkan perbedaan harga yang mencolok antara Pertamax (yang dijual di Pertashop) dengan Pertalite.

Mengenai kendala di lapangan tersebut, Restuardy Daud mendorong pentingnya partisipasi aktif dari Pemda Kabupaten/Kota dalam menjalankan kebijakan ini.

Lanjut Baca Ke Halaman 2