Pulihkan Konektivitas, Perbaikan Jalan dan Jembatan Fungsional Jadi Fokus Satgas PRR

Radar Nusantara, Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan upaya pemulihan konektivitas wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini difokuskan pada perbaikan jalan serta jembatan yang masih bersifat fungsional atau sementara.

Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari proses pemulihan infrastruktur dasar yang secara umum telah menunjukkan kemajuan signifikan di berbagai wilayah terdampak. Dengan semakin pulihnya jaringan transportasi, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik kini berangsur kembali normal.

Menurut Tito, sebagian besar jalan nasional dan jalan provinsi di wilayah terdampak saat ini sudah dapat digunakan kembali sehingga aktivitas masyarakat mulai berjalan normal.

“Secara fungsional sudah relatif normal. Jalan nasional dan jalan provinsi sudah bisa digunakan, hanya ada satu di Lokop menuju Blangkejeren,” ujar Tito di Banda Aceh, Aceh, Jumat (6/3/2026) malam.

Berdasarkan data Satgas PRR per 10 Maret 2026, secara kumulatif terdapat 2.520 ruas jalan daerah yang terdampak bencana di tiga provinsi, dan 2.277 ruas di antaranya telah kembali fungsional atau sekitar 90 persen.

Sementara itu pada jaringan jalan nasional, seluruh ruas yang terdampak telah kembali berfungsi 100 persen, sehingga konektivitas utama antarwilayah telah pulih.

Untuk infrastruktur jembatan, dari 1.180 jembatan daerah yang terdampak, sebanyak 790 jembatan telah kembali fungsional atau sekitar 67 persen. Adapun pada jaringan jembatan nasional, seluruhnya juga telah kembali berfungsi sepenuhnya.

Selain perbaikan jalan dan jembatan, pemulihan layanan dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi juga telah berlangsung secara luas di wilayah terdampak. Untuk desa-desa yang belum teraliri listrik secara penuh, pemerintah menyalurkan bantuan genset guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Seiring membaiknya akses infrastruktur tersebut, aktivitas ekonomi masyarakat juga mulai bergerak kembali. Pasar-pasar yang sebelumnya sempat terganggu akibat banjir dan kerusakan infrastruktur kini berangsur kembali beroperasi.

Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan penanganan sejumlah infrastruktur penghubung yang saat ini masih bersifat sementara, khususnya jembatan darurat yang dibangun pada masa tanggap darurat.

“Dalam pemulihan nanti yang dipermanenkan adalah jembatan, kemudian jalan-jalan yang saat ini masih bersifat fungsional,” ujarnya.

Dalam proses percepatan pemulihan konektivitas tersebut, pemerintah juga melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri melalui Satgas Jembatan yang bertugas membangun jembatan darurat di sejumlah titik terisolasi.

Secara kumulatif, lebih dari 150 jembatan darurat berbagai tipe, mulai dari Bailey, Armco, hingga jembatan perintis, telah selesai dibangun di wilayah terdampak, sementara puluhan lainnya masih dalam proses pemasangan. Pembangunan jembatan tersebut menjadi langkah penting untuk membuka kembali akses antarwilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para penyintas yang masih berada di tenda pengungsian. Menurut Tito, sejumlah wilayah di Aceh masih membutuhkan tambahan unit huntara karena jumlah pengungsi yang masih cukup besar.

Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan unit hunian sementara yang masih kurang agar target pemindahan pengungsi dari tenda dapat segera tercapai.

“Yang masih kurang itu akan dibangun dan dipercepat. BNPB siap, Menteri PU siap, Danantara juga siap,” pungkas Tito.