Kasatgas Tito: Pemerintah Percepat Rehabilitasi Sarana Pendidikan Pascabencana di Sumatera

Radar Nusantara, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemerintah terus mempercepat rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di daerah terdampak banjir akibat Siklon Senyar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar di 52 kabupaten/kota terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dapat segera kembali berjalan normal. Sejumlah fasilitas pendidikan terdampak, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga madrasah dan pondok pesantren.

“Hal yang penting sekali juga, adalah masalah sarana pendidikan. Kita tahu bahwa beberapa daerah juga sarana-prasarana pendidikannya, TK, SD, SMP, SMA, juga terdampak. Ada yang rusak, ada juga yang rusak berat, ada yang ringan,” katanya pada Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Sejak masa tanggap darurat, pemerintah telah menerjunkan 90.109 personel lintas kementerian/lembaga (K/L), di antaranya dari Kemendagri, Unhan Kemenhan, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Kementerian PU, Kemendiktisaintek, serta sekolah-sekolah kedinasan. Keterlibatan sekolah kedinasan dilakukan melalui kegiatan serupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk mendukung pemulihan di lapangan.

“Ada sekolah-sekolah kedinasan yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan semacam KKN-lah gitu, Kuliah Kerja Nyata. Dari Unhan Kemenhan, kemudian juga dari IPDN Kemendagri, kemudian dari [STIS] Badan Pusat Statistik,” ujarnya.

Tito menegaskan, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi kunci agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan optimal. Di Provinsi Sumbar, layanan pendidikan telah berjalan secara fungsional seiring percepatan perbaikan sarana dan prasarana sekolah terdampak.

Di Provinsi Sumut, masih terdapat sejumlah fasilitas pendidikan yang memerlukan atensi lanjutan, termasuk sekolah umum dan fasilitas pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pondok pesantren, serta rumah ibadah yang turut terdampak.

Sementara itu, di Provinsi Aceh, dampak kerusakan fasilitas pendidikan tergolong cukup luas, mencakup PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga madrasah dan pondok pesantren di sejumlah wilayah, sehingga membutuhkan percepatan rehabilitasi lebih lanjut.

“Kemudian untuk fasilitas pendidikan, kita lihat memang banyak yang cukup terdampak. Baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, juga madrasah dan pondok pesantren di beberapa tempat,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan, proses pendataan kerusakan sekolah terus dilakukan melalui rekonsiliasi data bersama Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan provinsi.

Kemendikdasmen telah menyalurkan berbagai dukungan, antara lain school kit, ruang kelas darurat, buku pembelajaran, tunjangan khusus guru terdampak bencana, dukungan psikososial, revitalisasi sekolah terdampak, serta dana operasional pendidikan darurat.

“Total sekolah yang terdampak, 4.863. Sekolah rusak ringan 3.409, sekolah rusak sedang 925, sekolah rusak berat 437, dan sekolah yang harus direlokasi 92. Penilaian kerusakan sekolah terus berproses melalui rekon[siliasi] data dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan provinsi,” tandasnya.

Pemulihan sektor pendidikan tersebut diharapkan dapat mempercepat normalisasi kegiatan belajar mengajar sekaligus mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.

Puspen Kemendagri