Wakasatgas PRR Pascabencana Dorong Akselerasi Pembangunan Huntara Tiga Kabupaten di Sumatera Utara

Radar Nusantara, JAKARTA – Wakil Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Letjen TNI Richard Tampubolon, meninjau penanganan bencana banjir serta pemulihan infrastruktur tiga kabupaten di Sumatera Utara pada Rabu, 28 Januari 2026. Tiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Humbahas.

Dalam pertemuan lapangan dengan para bupati dan pejabat terkait, Wakasatgas yang juga Kepala Staf Umum (Kasum) TNI mendorong akselerasi pembangunan Huntara (hunian sementara) yang saat ini tengah berlangsung. Ia meminta para pejabat Pemda dan Polri untuk membuat strategi aktif dalam menangani permasalahan di lapangan.

Hal itu ia sampaikan setelah melakukan diskusi on the spot dengan para pejabat dan tokoh masyarakat setempat. Dalam diskusi itu masing-masing bupati atau yang mewakilinya serta pejabat terkait memberikan penjelasan tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah berjalan. Wakasatgas mencatat dan menampung masalah-masalah di lapangan yang dihadapi. Pada beberapa masalah, Wakasatgas memberikan saran dan solusi praktis serta petunjuk kepada instansi mana harus berkoordinasi.

Berdasarkan data, pembangunan huntara di Kabupaten Tapanuli Selatan direncanakan sebanyak 816 unit, terdiri dari 683 unit huntara terpusat dan 113 unit huntara mandiri. Huntara terpusat tersebut tersebar di empat desa, yaitu Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Aek Latong, Kecamatan Sipirok, Simatohir, Kecamatan Angkola Sangkunur, dan Napa, Kecamatan Batang Toru. Sebanyak 186 unit yang ditargetkan dibangun di Simarpinggan dan telah selesai dibangun yang mendapat pendanaan dari Danantara. Selanjutnya, huntara di desa Aek Latong dari target 118 unit, telah selesai dibangun sebanyak 88 unit. Huntara di desa Aek Latong didanai oleh BNPB. Di Simantohir, direncanakan akan dibangun 134 unit huntara dan saat ini telah rampung sebanyak 78 unit.

Ada pun huntara di Napa, yang didanai oleh Kementerian PU, direncanakan dibangun sebanyak 245 unit dan saat ini sedang dalam proses. Sebanyak 145 unit diharapkan rampung pada bulan Februari.

Selain huntara terpusat, huntara mandiri direncanakan dibangun sebanyak 133 unit di Tapanuli Selatan, terdiri dari 79 unit di Kecamatan Saur Matinggi, 24 unit di Kecamatan Angkola Barat, 27 unit di Kecamatan Angkola Sangkunur dan 3 unit di Kecamatan Muaratais. Pembangunan huntara mandiri ini didanai oleh BNPB, dan saat ini telah rampung sebanyak 64 unit.

Dalam kaitan ini, kepada Wakasatgas masyarakat setempat menyampaikan aspirasi agar di setiap titik huntara tersedia tempat ibadah dan taman bermain. Selain itu disampaikan juga tentang perlunya tambahan pekerjaan sumur bor di setiap lokasi untuk memenuhi kebutuhan air. Menjawab hal itu Wakasatgas memberikan petunjuk tentang instansi dan pejabat pusat untuk melakukan koordinasi mengatasi masalah tersebut.

Sementara itu pembangunan huntara di Tapanuli Tengah direncanakan sebanyak 106 unit dan telah rampung. Masing-masing sebanyak 67 unit berupa rusunawa, 15 unit berupa huntara di Asrama Haji Pinangsori, 12 unit di Kecamatan Tukka dan 12 unit di Kecamatan Muara Sibuntuon.

Dalam diskusi, kepada Wakasatgas disampaikan usulan menggunakan lahan milik PT Mujur Timber yang izinnya telah dicabut untuk pembangunan hutara dan hunian tetap (huntap). Menanggapi hal itu Wakasatgas memberi arahan agar bupati bersurat kepada Ketua Tim Pengarah Satgas PKH dan Kasatgas PRR dengan tembusan kepada para pejabat terkait.

Selanjutnya, diangkat juga masalah mengenai persawahan yang terdampak bencana. Masyarat mengharapkan program cetak sawah yang pernah dijanjikan dapat dilaksanakan dan tidak diganti dengan program optimalisasi lahan (oplah) seperti yang sudah berjalan.

Pada kesempatan itu Wakasatgas mendiskusikan penanganan pascabencana di Kabupaten Humbas. Pembangunan huntara di Kabupaten Humbas sejauh ini belum berjalan, meskipun demikian Pemda Humbahas mengatakan telah menyiapkan lahan untuk keperluan tersebut. Selanjutnya disampaikan juga bahwa pekerjaan pembuatan jalan baru dan perbaikan jembatan kibat bencana, belum masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Wakasatgas meminta Dirjen Bina Marga menindaklanjuti hal ini untuk dapat dimasukkan ke dalam program Inpres jalan daerah.

Peninjauan lapangan oleh Wakastgas ke tiga kabupaten di Sumatera Utara merupakan bagian dari kunjungan kerja sebagai Kasum NI ke wilayah Kodam I/Bukit Barisan.
Wakasatgas dan rombongan mengawali peninjauan dengan menggunakan helikopter dan mendart di GOR Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah makan siang, Wakasatgas meninjau dapur umum sebagai bagian dari dukungan logistik bagi masyarakat terdampak bencana. Selanjutnya peninjauan dilakukan ke Desa Hutanabolon, Kecamatan Tukka, untuk meninjau SD Hutanabolon 2 yang terdampak bencana.

Dari Hutanabolon Wakasatgas beserta rombongan menuju Desa Sigiring-Giring untuk meninjau secara langsung pembangunan jembatan yang tengah dikerjakan oleh Satgas Gulbencal Kodam I/BB sebagai bagian dari pemulihan akses masyarakat. Dari Sigiring-giring, Wakasatgas dan rombongan Kembali ke GOR Pandan untuk selanjutnya lepas landas menggunakan helikopter menuju Helipad Humbahas.#

Dari:
Media Center Posko Nasional PRR (Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Bencana hidroklimatologi Prop Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.