Mendagri Minta Pemda Gaspol Realisasikan APBD untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Radar Nusantara, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengejar target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang akhir tahun anggaran. Ia menegaskan bahwa realisasi belanja pemerintah merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Target pendapatan tentunya diharapkan bisa 100 persen atau mendekati itu, kalau ada misalnya [pendapatannya] lebih, itu pasti prestasi. Dan kemudian belanja juga diharapkan bisa didorong tinggi,” ujar Mendagri pada Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 bersama seluruh kepala daerah yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Mendagri mengungkapkan, belanja pemerintah yang tinggi akan membuat peredaran uang di masyarakat meningkat, sehingga daya beli dan konsumsi rumah tangga pun menguat. Konsumsi rumah tangga ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja pemerintah juga menjadi stimulus bagi sektor swasta agar dapat terus bergerak.

Ia mengatakan, sektor swasta penting diperhatikan karena merupakan salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi selain belanja pemerintah. Hal ini termasuk peran sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Daerah yang swastanya hidup itu pasti pertumbuhan ekonominya akan tinggi, dan kemudian PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) juga akan bisa bertambah,” ujarnya.

Berdasarkan data per 30 November 2025, Mendagri mengungkapkan total realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35 persen. Sementara itu, total realisasi belanja provinsi, kabupaten, dan kota mencapai Rp1.082 triliun atau 75,43 persen.

Ia berharap angka tersebut terus meningkat mengingat capaian total realisasi pendapatan seluruh daerah per 31 Desember 2024 mencapai Rp1.367 triliun atau 97,29 persen. Begitu pula dengan capaian total realisasi belanja seluruh daerah pada periode yang sama sebanyak Rp1.365 triliun atau 91,72 persen. “Mudah-mudahan saja di akhir Desember nanti angkanya lebih baik lagi, lebih tinggi,” ujarnya.

Mendagri membeberkan daerah dengan realisasi APBD tertinggi hingga terendah. Ia mengapresiasi daerah yang realisasi APBD-nya terbilang memuaskan serta mengingatkan daerah yang realisasinya masih rendah agar melakukan upaya peningkatan.

Adapun 10 daerah di tingkat provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi yaitu Bali, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Maluku Utara, Jawa Timur, Papua Selatan, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, dan Sumatera Barat. Di tingkat kabupaten, yakni Sumbawa Barat, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, Banjar, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Bojonegoro, Batang, dan Tana Tidung. Sementara di tingkat kota, yaitu Banjarbaru, Banjarmasin, Denpasar, Solok, Pekalongan, Bukittinggi, Payakumbuh, Tangerang Selatan, Kediri, dan Tangerang.

Sementara itu, 10 daerah dengan realisasi pendapatan terendah di tingkat provinsi yakni Riau, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Maluku, Kalimantan Utara, Papua Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah. Di tingkat kabupaten, yaitu Halmahera Barat, Aceh Tenggara, Halmahera Utara, Manggarai Timur, Sorong Selatan, Yalimo, Kuantan Singingi, Sorong, Pulau Taliabu, dan Lingga. Adapun di tingkat kota, yakni Dumai, Lubuklinggau, Bandar Lampung, Lhokseumawe, Langsa, Sorong, Ternate, Kupang, Sabang, dan Tual.

Di sisi lain, 10 daerah dengan realisasi belanja tertinggi di tingkat provinsi yaitu Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, Bali, Papua Pegunungan, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Di tingkat kabupaten, yakni Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Probolinggo, Bengkayang, Melawi, Deiyai, Waropen, Tangerang, Buleleng, dan Gorontalo Utara. Sementara di tingkat kota, yaitu Sukabumi, Banjar, Serang, Sawahlunto, Cimahi, Yogyakarta, Banda Aceh, Jambi, Semarang, dan Pariaman.

Sedangkan untuk 10 daerah dengan realisasi belanja terendah di tingkat provinsi, yakni Papua Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Papua Selatan, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Papua Barat, dan Jambi. Untuk tingkat kabupaten terendah, yaitu Kutai Barat, Badung, Sorong Selatan, Pulau Taliabu, Dogiyai, Teluk Bintuni, Tana Tidung, Barito Utara, Mappi, dan Kepulauan Aru. Sementara di tingkat kota, yakni Subulussalam, Bandar Lampung, Gunungsitoli, Pagaralam, Pematangsiantar, Lubuklinggau, Tarakan, Bontang, Bengkulu, dan Lhokseumawe.

Puspen Kemendagri