Kepri Dorong Inovasi dan Perlindungan Sosial dalam RKPD 2026

Radar Nusantara, Kepri – Pemerintah daerah diminta untuk menyusun dokumen RKPD Tahun 2026 yang benar-benar selaras dengan arah kebijakan nasional dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Hal ini ditegaskan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 belum lama ini.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera mengintegrasikan 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Quick Wins ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik untuk jangka menengah melalui RPJMD 2025–2029 maupun tahunan dalam RKPD 2026, agar selaras dengan arah kebijakan nasional.

“Visi-misi kepala daerah harus nyambung dengan RPJMN 2025–2029. Kita ingin ada kesinambungan yang kuat antara pusat dan daerah,” kata Restuardy, dalam keterangannya diterima redaksi, Senin (2/6/2025).

Sebagai langkah penyesuaian terhadap arah pembangunan nasional, pemda juga diimbau untuk melakukan penyesuaian dokumen RKPD Tahun 2025.

Langkah ini penting agar perencanaan yang disusun dapat lebih sinkron dengan kebijakan nasional dan tetap relevan dengan dinamika pembangunan ke depan. Imbauan ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025.

Selaras dengan itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah menggelar Rakortekrenbang sebagai forum sinkronisasi program prioritas nasional dengan kapasitas dan potensi masing-masing daerah.

Forum ini juga menjadi ruang pembahasan berbagai dukungan terhadap proyek strategis nasional, sekaligus penyusunan pedoman teknis untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 agar lebih terarah dan terukur.

Dalam kesempatan yang sama, Restuardy juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian pembangunan makro di Provinsi Kepulauan Riau dalam tiga tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kisaran 5 persen, disertai dengan penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta ketimpangan pendapatan yang tetap terkendali, menjadi indikator kemajuan yang patut diapresiasi

“Kami juga mengapresiasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kepri yang terbaik di wilayah kepulauan. Ini perlu jadi motivasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik,” ujarnya.

Dari sisi fiskal, Restuardy menyampaikan bahwa realisasi pendapatan dan belanja APBD Kepri pada tahun anggaran 2024 masih berada di bawah rata-rata nasional. Sementara pada awal 2025, realisasi belanja dan pendapatan mulai menunjukkan tren lebih positif, meskipun tetap perlu percepatan.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong mendukung berbagai program strategis nasional, seperti swasembada pangan, makan bergizi gratis, penguatan koperasi desa, hingga pengembangan wilayah perbatasan berbasis ekonomi hijau.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa Provinsi Kepri berhasil melewati berbagai tantangan dalam lima tahun terakhir dengan hasil yang membanggakan.

berbagai capaian ekonomi menjadi bukti bahwa pondasi pembangunan Kepri terus menguat. Pemprov juga terus mendorong program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti bantuan sosial dan penguatan layanan dasar.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kepri juga terus berupaya menciptakan iklim investasi yang sehat dan menarik bagi para investor.

Kemudahan perizinan investasi terus diupayakan agar masuknya modal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tentunya dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Gubernur turut mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintahan, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, untuk tetap aktif berkontribusi dalam pembangunan Kepri.

“Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Kita perlu gotong royong dari semua elemen, agar setiap program yang dirancang benar-benar memberi dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkasnya.