Pencitraan Dalam Balutan Program Bupati Medhayoh

Radar Nusantara, Bojonegoro – Harapan kembali dihembuskan di Dusun Karangnongko, Desa Luwihaji, Kecamatan Ngraho, saat Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, hadir dalam gelaran Bupati Medhayoh pada Selasa (22/04/2025).

Dalam forum tersebut, keluhan klasik kembali mencuat, jembatan yang tak kunjung dibangun sejak 2020.

Namun, pertanyaan besarnya adalah, akankah instruksi bupati kali ini benar-benar diwujudkan atau hanya jadi angin lalu seperti bupati sebelumnya.

Kiswadi, salah satu warga Dusun Karangnongko, berdiri menyuarakan kegundahannya di hadapan sang bupati. Suaranya tegas, namun sarat kelelahan.

“Kami hanya ingin akses layak agar bisa terhubung dengan desa lain. Kami bukan minta jalan tol, hanya jembatan yang seharusnya sudah jadi hak dasar,” ucapnya getir.

Sudah hampir lima tahun lamanya warga Karangnongko hidup dalam keterisolasian.

Untuk menjangkau pusat desa atau pasar terdekat, mereka harus menempuh jalur memutar sejauh belasan kilometer.

Saat musim hujan datang, sungai yang memisahkan dusun mereka berubah ganas, tak jarang membahayakan nyawa warga yang nekat menyeberang.

Namun hingga kini, tak ada jembatan, tak ada kepastian.

Di hadapkan keluhan itu, Bupati Setyo Wahono tampak sigap memberikan tanggapan.

Dengan nada meyakinkan, ia menyatakan bahwa Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang segera diminta menindaklanjuti pembangunan jembatan di Dusun Karangnongko.

Bahkan, Camat setempat diminta langsung mengawal pengusulan hingga terealisasi.

“Segera ditindaklanjuti, ya. Proposalnya dikawal sampai tuntas,” katanya.

Namun, publik tak mudah percaya. Sudah terlalu sering warga mendengar janji serupa. Sudah terlalu sering mereka diberi harapan manis yang membeku di meja birokrasi.

Alih-alih jembatan, yang hadir hanya dokumentasi media, tepuk tangan seremonial, dan baliho raksasa bertuliskan “Pembangunan Berkeadilan.”

“Setiap tahun dijanjikan, tapi ujung-ujungnya hilang begitu saja. Kami sudah lelah berharap,” ujar warga lainnya yang menolak disebut namanya.

Ia menyebut beberapa kali usulan pembangunan jembatan itu diajukan melalui Musrenbangdes, namun selalu tak masuk prioritas kabupaten.

Pertanyaan besar pun mengemuka, apakah instruksi tegas dari bupati itu hanya bagian dari gimmick politik di tahun penuh kepentingan.

Apakah ini hanya satu dari sekian banyak panggung pencitraan dalam balutan program Medhayoh, yang tampil akrab tapi minim hasil konkret.

Sebagian warga skeptis, sebagian lainnya pasrah.

Namun satu hal yang pasti, Dusun Karangnongko masih terisolasi, dan pembangunan jembatan masih sebatas janji.

Maka masyarakat kini menanti, bukan dengan euforia, tapi dengan sorotan tajam dan segudang tanya, apakah Mas Bupati benar-benar hadir sebagai solusi, atau hanya datang membawa kata-kata kosong yang kembali menguap bersama waktu.

Karangnongko tak butuh seremonial. Mereka butuh jembatan. Dan janji yang benar-benar ditepati. (Redho)