Mendagri Minta Lulusan IPDN Mampu Menjadi Birokrat Pemerintah yang Profesional

Ridwan Onchy • 29 Jul 24 • 👁️ 15

Radar Nusantara, Jatinangor – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terutama calon purna praja mampu menjadi birokrat pemerintah yang profesional. Ini disampaikan Mendagri pada Sidang Terbuka Senat IPDN dalam Rangka Wisuda Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Program Magister Terapan Studi Pemerintahan, dan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Tahun Akademik 2023/2024.

Mendagri meminta para calon purna praja tidak terjebak menjadi sarjana yang tidak mau menggunakan keilmuannya. “Adik-adik harus menjadi profesi birokrat pemerintahan yang profesional,” katanya di Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (29/7/2024).

Lulusan IPDN diharapkan mampu menyelesaikan beragam masalah secara ilmiah, sesuai dengan metodologi yang selama ini diajarkan. Mendagri menegaskan, hal terpenting dari kelulusan bukanlah gelar semata, melainkan cara dan pola berpikir yang benar. Apalagi selama ini wisudawan IPDN telah mengenyam pendidikan yang tidak sebentar.

“Adik-adik [praja] dididik empat tahun di sini, kemudian bagi magister ditambah lagi dua tahun, dan untuk doktor minimal tiga tahun, jangka waktu yang panjang, yang paling utama adalah saya sampaikan Jumat yang lalu changing your mindset, it’s not the title you are after,” tegasnya.

Selain itu, Mendagri berpesan kepada lulusan IPDN agar bisa membuat kebijakan yang berdampak baik kepada banyak orang. Ini dapat dicapai dengan mempraktikkan semua ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari. Dia juga menekankan, untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, tidak hanya dengan mengandalkan ilmu politik, tapi juga harus diimbangi ilmu lain seperti sosial, budaya, dan ekonomi.

“Harus dilengkapi juga dengan kemampuan lain, disiplin ilmu yang lain seperti ilmu sosial, ilmu budaya, bahkan karena menangani keuangan daerah, ilmu tentang finance, ekonomi juga harus dikuasai,” jelasnya.

Mendagri berharap, calon purna praja IPDN dapat membuat sistem birokrasi lebih efektif dan efisien. Apalagi pada tanggal 1 Agustus 2024 mereka akan dilantik secara resmi menjadi birokrat dan disebar ke seluruh Indonesia.

Di lain sisi, dirinya juga mendorong lulusan IPDN bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri dengan memanfaatkan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). “Dari LPDP sudah banyak mengirim yang sarjana S1-nya ke luar negeri, program LPDP yang jumlahnya cukup banyak, hampir 10 ribu setiap tahun,” ungkapnya.

Terakhir, Mendagri berharap para calon purna praja dapat memberikan warna tersendiri di masyarakat, baik berupa kebahagiaan, kebanggaan, dan manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. “Saya doakan juga pelantikan tanggal 1 Agustus yang akan diikuti yang S1 untuk menjadi birokrat InsyaAllah juga akan dapat berjalan dengan lancar,” harapnya.