Kunker ke Sulteng, Kepala BSKDN: Pengelolaan Anggaran Pilkada 2024 Harus Efektif

Radar Nusantara, Palu – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta setiap daerah untuk mengelola anggaran Pilkada secara efektif. Upaya ini dilakukan guna mendukung terselenggaranya Pilkada yang aman dan kondusif. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) terkait Persiapan dan Kesiapan Penyelenggaraan Tahap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

“(Terkait anggaran Pilkada) kami sudah komunikasi dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Keuda Kemendagri yang akan memfasilitasi untuk penyelesaian jumlah kekurangan anggaran yang ada di Kabupaten Donggala (Sulteng),” ungkap Yusharto di Palu pada Selasa, 4 Juni 2024.

Yusharto menuturkan, permasalahan pengelolaan anggaran Pilkada tidak hanya menjadi persoalan di Kabupaten Donggala, tetapi juga terjadi di daerah lainnya. Terkait hal tersebut, berdasarkan tugas dan fungsi (tusi) yang diemban, BSKDN akan melakukan asistensi kepada daerah terkait pengelolaan keuangan daerah agar dapat lebih efektif dan efisien. Hal ini untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk Pilkada pada 27 November 2024 mendatang.

BACA JUGA : Pertama Kalinya! Kemendagri Melalui PPSDM Regional Bandung Selenggarakan Diklat dan Sertifikasi Bagi Bendahara Daerah

“Karena ini kasusnya ada di kabupaten maka pemerintah bersama dengan pemerintah provinsi akan melakukan asistensi pengelolaan keuangan daerah untuk Kabupaten Donggala.” tambahnya.

Di sisi lain, Yusharto menekankan peningkatan inovasi di daerah juga dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim demokrasi di wilayahnya. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara Pilkada perlu terus berinovasi agar pelaksanaannya semakin baik.

“Bersama dengan Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) mungkin kami akan melakukan profiling atas inovasi yang dilakukan terutama untuk KPUD untuk kita bisa sebarluaskan melalui platform inovasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Yusharto

BACA JUGA : Maksimalkan Pelayanan Publik di Daerah, BSKDN Kemendagri Dukung Penerapan MPPI

Sebagai informasi tambahan, BSKDN Kemendagri memiliki aplikasi Tuxedovation yang memuat beragam data inovasi. Aplikasi ini bisa menjadi acuan bagi daerah Y menumbuhkan ekosistem inovasi di wilayahnya secara lebih efektif dan efisien. Tuxedovation memiliki sekitar 14 ribu data inovasi yang dapat menjadi inspirasi bagi daerah untuk terus berinovasi.