Bakesbangpol Bojonegoro Gelar Rapat Gabungan, Antisipasi Kerawanan Konflik Sosial Selama Perayaan Idul Fitri Tahun 2024
Radar Nusantara, Bojonegoro – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Kamis (4/4/2024) di Ruang Angling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro. Kegiatan ini digelar dalam rangka antisipasi kerawanan konflik sosial perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024. Fokusnya terkait keamanan perkantoran, permukiman, dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan, dalam rangka kesiapsiagaan dalam mengantisipasi konflik menjelang lebaran, sudah banyak dilakukan beberapa persiapan. Contohnya Polres Bojonegoro menggelar Operasi Ketupat. Dan ini perlu dilakukan oleh semua pihak untuk mengantisipasi konflik sosial. Agar tak hanya dibebankan kepada Polres atau Kodim. Karena tugas itu adalah tugas bersama.
“Potensi konflik banyak. Misalnya keributan maupun kerawanan lain, hingga risiko pencurian atau kebakaran. Sehingga hari ini mengundang seluruh unsur vertikal agar bisa mengantisipasi apa yang perlu dilakukan,” jelasnya.
Pj Bupati juga berpesan, perlu menjaga keamanan di perkantoran, mulai aliran listrik, penguncian kantor dan keamanan gedung secara umum. Hal ini menjadi tugas semua pihak, dan ada petugas yang menjaga.
Selain itu, terkait dengan kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang lebaran, Pj Bupati Adriyanto menginstruksikan untuk menjaga dan memastikan tidak ada upaya penimbunan bahan pokok di tempat lain.
“Dalam beberapa kegiatan kita didukung Bulog khususnya beras. Dan selama puasa cukup efektif menjaga harga dan mampu menekan harga di tahun ini,” ujarnya.
Pemerintah bersama stakeholder terkait menggerakkan pasar pangan murah agar komoditas, utamanya telur tetap terjangkau dan mampu dibeli masyarakat. Selain itu, tomat, ayam potong serta daging juga perlu dijaga stok dan harganya.
Mengenai kemacetan lalu lintas, Pj Bupati menjelaskan, perlu tetap berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama memantau lalu lintas. Utamanya rute dan wilayah yang berpotensi ada kemacetan seperti daerah perbatasan.
Komentar Pembaca