Oleh: Andre Vincent Wenas
Radar Nusantara, Bandung – Kerusuhan atau Revolusi Gen-Z di Nepal akhirnya meruntuhkan rezim korup yang dipimpin Perdana Menteri KP Sharma Oli (73 tahun) dari Partai Komunis selama 4 periode. Anak-anak muda Nepal rupanya sudah muak dengan para pemimpin serta keluarganya yang kerap flexing memamerkan gaya hidup yang bergelimangan kemewahan.
Bahkan rumah serta istri KP Sharma Oli, Jhala Nath Khanal dikabarkan telah dibakar hidup-hidup dalam kerusuhan massa di negeri itu. Jadi tumbal revolusi. Para pejabat lainnya berlarian kocar-kacir diburu amok massa yang sudah tak terkendali lagi. Tragis, sadis dan amat menyedihkan.
Negara tetangganya, India, dikabarkan langsung rapat darurat untuk mengantisipasi situasi di negara sebelah. PM Narendra Modi mencuit di akun X-nya, “On my return from Himachal Pradesh and Punjab today, a meeting of the Cabinet Committee on Security discussed the developments in Nepal. The violence in Nepal is heart-rending. I am anguished that many young people have lost their lives. The stability, peace and prosperity of Nepal are of utmost importance to us. I humbly appeal to all my brothers and sisters in Nepal to support peace.” (10 September 2025).
Modi langsung memimpin rapat CCS (Cabinet Committee on Security) untuk me-review situasi di negara tetangganya, Nepal, yang telah sampai merenggut nyawa secara tragis, utamanya anak-anak muda. Nepal tengah dilanda krisis sosial politik yang dipicu keputusan pemerintahnya yang melarang 26 platform media sosial (TikTok, X, Facebook, Instagram, dll.). Keputusan ini memantik demonstrasi massal di kalangan pemuda negeri itu, yang disebut “Gen Z movement” melawan larangan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat.
Apa yang dimulai dengan aksi protes secara damai telah tereskalasi menjadi perbenturan kekerasan yang melibatkan aparat keamanan. Mirip dengan kejadian di Indonesia kemarin. Kerusuhan di Nepal memakan korban 19 orang yang dikabarkan tewas dan lebih dari 300 orang terluka setelah polisi menggunakan amunisi, termasuk peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan massa.
Walaupun sekarang pemerintah Nepal telah mencabut larangan terhadap media sosial, kerusuhan itu telah meluas ke seluruh negeri dan menuntut pertanggung jawaban. Beberapa posisi menteri telah mengundurkan diri, diikuti PM KP Sharma Oli, termasuk Presiden Ram Chandra Poudel yang telah meletakan jabatan.
Angkatan bersenjata menutup semua penerbangan menuju dan dari Kathmandu demi menertibkan keamanan negeri, situasi di Nepal dikabarkan tegang dan rawan. Tentara Nepal dikerahkan untuk berpatroli di jalan-jalan ibu kota Kathmandu. Sementara dinginnya pengunungan Himalaya yang mampu meredam kemarahan rakyat.
Flexing keluarga pejabat adalah cerminan kesenjangan sosial yang terlalu tajam disana. Disparitas sosial di Nepal yang diindikasikan dalam ukuran Gini Ratio disebutkan begini: “Nepal’s Gini coefficient (based on consumption) was 0.30 in 2022/23, showing a slow improvement and reduced inequality over time, though some data points vary depending on the source and year of measurement, with some reports showing higher figures for specific years like 0.33 in 2009/10 or 0.41 in 2003/04. While income inequality has shown growth in some reports (e.g., a 0.58 in 2019), the more recent consumption-based figures indicate a positive trend, and Nepal’s figures are lower than the world average Gini index.”
Catatan: The global average Gini coefficient is not consistently reported by a single source, but figures show a global Gini around 0.67 in 2020 and an average of 35.28 for 71 countries in 2021 according to TheGlobalEconomy.com, though the latter is a smaller and more recent sample.
Sementara Indonesia, Gini Ratio pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,375, menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran yang rendah. Angka ini sedikit menurun dari periode sebelumnya, menunjukkan adanya perbaikan kesetaraan pendapatan. Gini ratio (atau rasio Gini) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 0 menunjukkan pemerataan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama), sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (pendapatan terkonsentrasi pada satu kelompok atau individu).
Secara gampangannya publik di Nepal menganggap sebab musabab kerusuhan yang diakibatkan kesenjangan sosial ini terjadi lantaran korupsi para pejabatnya. Kesewenang-wenangan dan kesombongan kaum elit yang sudah memuakkan publik membuat amok massal menjadi sangat brutal. Para pejabatnya digambarkan sampai diceburkan dan ditelanjangi di sungai.
Sampai akhirnya pihak militer Nepal mengeluarkan peringatan bahwa vandalisme, penjarahan, pembakaran, atau serangan terhadap individu dan properti atas nama protes akan diperlakukan sebagai tindak pidana yang bisa dihukum. Dinding parlemen Nepal yang menghitam akibat kebakaran, tampak coretan pesan perpisahan kasar kepada pemerintah yang tumbang, bertuliskan mereka telah memilih “lawan yang salah,” ditandatangani dengan nama “Gen Z”.
Dibakarnya rumah mantan perdana menteri empat periode sekaligus pemimpin Partai Komunis, KP Sharma Oli, yang diserang dan dibakar massa pada Selasa kemarin akhirnya membuat ia mengundurkan diri demi memberi jalan “menuju solusi politik”. Namun hingga kini keberadaan keberadaan Oli tidak diketahui, alias masih kabur.
Dev Kumar Khatiwada, seorang pensiunan polisi berusua 60 tahun berkomentar, “Ini akibat dari perbuatan buruk para pemimpin kita,” saat berbincang dengan rekan-rekannya di sebuah warung teh, sebagaimana dikutip kantor berita AFP. Namun, ia menambahkan bahwa pembakaran gedung-gedung besar tidak bisa dibenarkan. “Vandalisme bukanlah jalan keluar yang tepat dari masalah ini.”
Situasi ketidak pastian juga memicu keresahan publik. Kelompok think-tank International Crisis Group menyebut krisis ini sebagai “titik balik besar dalam pengalaman demokrasi Nepal yang penuh ketidakpastian.” Sampai-sampai Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mesti menyerukan agar semua pihak menahan diri demi mencegah eskalasi lebih jauh. “Perlu ada pengendalian diri untuk menghindari peningkatan kekerasan.”
Sampai detik ini arah politik Nepal pasca kerusuhan masih samar. Dipendra Jha (Pengacara Konstitusi) saat diwawancara AFP mengatakan, “Para demonstran, pemimpin yang mereka percayai, dan militer harus duduk bersama untuk membuka jalan menuju pemerintahan sementara.” Sementara analis Crisis Group, Ashish Pradhan, juga menegaskan perlunya “pengaturan transisi yang harus segera digagas dan melibatkan tokoh-tokoh yang masih dipercaya masyarakat, khususnya kaum muda.” Meski demikian, dengan cepatnya pergerakan massa yang didorong generasi muda, belum jelas siapa sosok yang dapat menjadi figur pemersatu.
Indonesia jelas mesti bercermin dari kejadian di Nepal. Kejadian di Nepal ini bukan main-main dan bukan fatamorgana di kejauhan. Teknologi informasi dan perkembangan media sosial telah meruntuhkan tembok penghalang informasi yang datang dari mana pun dan kapan pun.
Kita baru saja mengalami kerusuhan di akhir Agustus dan awal September 2025 ini. Situasi sosialnya sama, disparitas sosial yang terlalu menganga, korupsi dan flexing para pejabat serta keluarganya. Ini bisa dimanfaatkan para petualang politik lokal maupun internasional yang mengincar kekayaan alam maupun posisi geo-strategis Indonesia. Mereka cawe-cawe memanfaatkan momentum, kaum oportunis.
Karenanya, kita perlu segera membahas RUU Perampasan Aset di parlemen. Sni sinyal yang sangat kuat terhadap komitmen pemberantasan korupsi di negeri ini. Situasinya sudah gawat. Penyakit korupsi di Indonesia ini sudah kronis (menahun) dan sudah akut (parah). Tambah lagi ada inspirasi revolusi dari negara Nepal, plus fasilitasi teknologi informasi. Waspadalah!
Kamis, 11 September 2025
Andre Vincent Wenas,MM,MBA., Pemerhati Ekonomi dan Politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
Eksplorasi konten lain dari Radar Nusantara
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
