Guru Besar Unpad: KKP Justru Concern di Budidaya Lobster dan Ekspornya Terukur, Apa yang Salah?

Berbicara soal kerjasama budidaya lobster dengan pihak asig, Yudi menjelaskan, kerjasama inilah yang membawa prospek cerah pada pengembangan budidaya lobster, serta memperbesar peluang Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok lobster dunia.

“Melalui kerjasama ini akan memberikan peluang masuknya investasi di sektor perikanan melalui pengelolaan lobster yang progressive. Kedua belah pihak akan mendapat manfaat sebagai dua negara yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan lobster melalui potensi yang dimiliki masing masing negara dan berpeluang menjadi pemain utama dalam global supply chain lobster,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi perikanan yang dibangun KKP dengan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan di salah satu negara Asean itu akan mendorong pengelolaan lobster di tanah air melalui pendekatan ekologi, ekonomi, dan sosial secara seimbang dan berkelanjutan.

Bahkan, Yudi bilang masyarakat pembudidaya bakal diuntungkan dengan adanya transfer teknologi khususnya dalam penyediaan pakan lobster. Pakan inilah yang selama ini menjadi kendala utama yang dihadapi para pembudidaya lobster di berbagai daerah Indonesia.

Apresiasiasi kepada Ditjen PSDKP

Dekan Fakultas Pertanian Unpad ini juga mengapresiasi Ditjen PSDKP yang tak kenal Lelah menggagalkan aksi penyelundupan BBL.

BACA JUGA : Uji Disertasi Mahasiswa Doktor UNPAD, Bamsoet Tegaskan Pentingnya Indonesia Miliki Undang-Undang Artificial Intelligence

Langkah Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono yang menggandeng TNI Angkatan Laut dan kepolisian, Bea Cukai, dan Badan Keamanan Laut sebagai kolaborasi apik oleh lintas aparat untuk menjaga aset negara, yakni BBL.

Apalagi harga yang menggiurkan, Yudi yang meminjam kata Dirjen PSDKP bahwa bibit lobster itu dijuluki sebagai “narkoba hidup” adalah benar, karena harga benih lobster mempunyai harga yang cukup tinggi dan jumlah sumber daya BBL di Indonesia sangat banyak.

Terakhir, Yudi mengajak semua pihak agar tidak memberikan pernyataan asumtif terkait kebijakan KKP.