“Ini yang harus diterangkan ke masyarakat secara transparan. Ada beberapa Casis yang “gugur” dalam perengkingan tiba-tiba namanya muncul di tes tahap berikutnya,” ujar calon doktor hukum ini.
“Disampaikan, diterangkan ke masyarakat, biar tidak menjadi polemik dimasyarakat, kalau itu melalui jalur HAR (penghargaan) kuota khusus ya disampaikan apa adanya,” ucap Didi.
“Gimana Pak Kapolri?. Harusnya lebih transparan disampaikan apa adanya, bukan hanya lips service saja. Apa itu BETAH?. Apa itu terbuka?. Malah ada Casis yang perengkingan nomor 80 tiba-tiba ikut masuk lagi. Ada yang perengkingan nomornya diatas 150-an ya namanya masuk lagi,” heran Didi.
“Fungsi kualitas filternya bagaimana?. Polri harus transparan menyampaikan kepada masyarakat bukan malah diam. Bukan malah tidak mau tahu dan terkesan melindungi oknum-oknum yang berkepentingan,” tegas Didi.
Didi Sungkono mengajak kepolisan agar membuka persoalan tersebut secara transparan, kalau memang yang ikut lolos seleksi itu ikut kuota khusus atau jalur HAR (penghargaan).
BACA JUGA : Didi Sungkono : Polri Harus Terima Laporan Masyarakat
Karena jalur HAR yang rekomendasikan adalah Kapolri. Sudah saatnya Polri berubah dan berbenah, ini demi organisasi Polri di masa yang akan datang.
“Dan kalau memang yang ikut lolos dari yang sudah gugur (dalam perengkingan) ikut jalur HAR, ya harus berani disampaikan ke masyarakat. Siapa Casis ini, siapa orang tua Casis ini, apa yang menjadikan dasar memperoleh kuota khusus atau jalur HAR,” ujar Didi
Didi melanjutkan, “karena ada kabar angin, jalur HAR ini melibatkan oknum-oknum Jenderal di Mabes Polri, yang mana kalau anaknya masyarakat biasa (tidak berduit milliaran) jangan harap bisa memperoleh kuota khusus jalur HAR.”
“Kita berharap Kepolisian Republik Indonesia lebih terbuka dan transparan terkait pendaftaran Casis Akpol, jalur HAR (kuota s) yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat,” pungkas Didi Sungkono. @redho fitriyadi
Eksplorasi konten lain dari Radar Nusantara
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
