Sedangkan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan selain masalah pinjol, permasalahan lain yang harus dicemati adalah pencurian data.Karena itulah dia berjanji akan menguatkan keamanan siber (cyber security).
Selain itu yang perlu ditekankan, katanya, bagaimana para pelaku usaha e-commerce bisa mengikuti regulasi yang ada. Sehingga tidak ada lagi yang disebutnya barang-barang lintas negara membunuh UMKM.
“Kita harus melindungi UMKM, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan sumber daya manusia. Manusianya, digitalnya, karena itu kita ingin anak muda ikut andil dalam hilirisasi digital yang kita canangkan sebentar lagi,” tutur Gibran.
Adu argumen soal prioritas anggaran dan IKN
Dalam sesi debat kedua, para cawapres dihadapkan pada pertanyaan mengenai prioritas anggaran pemerintah lebih untuk pembangunan infrastruktur fisik atau sumber daya manusia (SDM).
Gibran mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur fisik dan SDM harus dilakukan secara paralel.
Ia kemudian mengatakan bahwa tidak semua program pembangunan harus dibiayai dari APBN. Ia lantas menarik contoh proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Banyak yang gagal paham. Tidak 100 persen pembangunan IKN menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20 persen, sisanya investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri,” katanya.
Menurut Gibran, pekerjaan rumah pemerintah saat ini adalah menambah penerimaan negara.
Untuk itu, mereka akan membentuk badan penerimaan negara yang dikomandoi oleh presiden sehingga koordinasi antar-kementerian lebih luwes.Gibran juga menyebut akan menaikkan rasio pajak sehingga penerimaan negara bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
Mahfud kemudian menanggapi jawaban Gibran mengenai anggaran IKN.
“Sampai sekarang belum ada satu pun investor yang masuk ke sana. Kalau ada sebutkan, dua atau satu, investor mana yang sudah masuk ke sana?” tanya Mahfud.
“Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah yang sudah kuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu.”
Mahfud mengaku setuju pemerintah harus menarik investor ke IKN, agar pendanannya sesuai dengan rencana semula, bukan hanya dari APBN.
Sementara itu, Cak Imin menanggapi dengan menyatakan bahwa pemerintah harus mengetahui prioritas. Menurutnya, anggaran pembangunan IKN seharusnya bisa digunakan untuk membangun berbagai sektor lain di Kalimantan.Gibran langsung merespons dengan mengatakan bahwa IKN bukan hanya untuk membangun bangunan pemerintah, tapi juga simbol pemerataan pembangunan di Indonesia.
Menanggapi pertanyaan Mahfud, Gibran mengeklaim bahwa sudah banyak investasi masuk IKN dan masih akan terus bertambah.
Direktur Riset CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, menganggap jawaban masing-masing cawapres soal prioritas pembangunan infrastruktur atau SDM secara normatif sudah benar.
BACA JUGA : Pak Prabowo, Mas Ganjar & Bang Anies
Namun, ia meragukan klaim Gibran soal investor IKN tidak meyakinkan.
“Penjelasan Gibran tentang keberadaan investor IKN tidak meyakinkan. Pak Jokowi sendiri baru-baru ini mengakui belum ada investor asing masuk,” kata Akhmad kepada awak mediA.Dalam kunjungan ke IKN pada Rabu lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa investor dalam negeri sudah berbondong-bondong ke proyek ibu kota baru itu, tapi bukan secara langsung investor asing.
“Selama yang di domestik masih berbondong-bondong, saya kira—tapi juga sebetulnya yang investor dalam negeri pun sebetulnya itu pun sudah partner-an sama yang asing,” ujar Jokowi.
“Satu-dua saya tahu sudah partner-an dengan asing. Sebetulnya juga sama saja.”
Sementara itu, pengamat tata kota Yayat Supriatna mengamini bahwa dana awal pembangunan IKN memang harus dari APBN.
“Yang menjadi isu yang belum terjawab dari paslon 2 [Gibran] adalah angka 2 % dari APBN. Berapa besar komposisinya dan sampai kapan,” ucapnya.
Ide bangun 40 kota setara Jakarta dipertanyakan
Dhenny Yuartha Junifta, peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF, mempertanyakan ide Muhaimin untuk membangun 40 kota setara Jakarta, dia mengatakan: “Penambahan kota-kota baru sama halnya dengan membangun proyek-proyek mercusuar baru.”
“Anggaran kita sangat terbatas soal ini,” ujarnya kepada BBC Indonesia.
Menanggapi sindiran Gibran kepada Muhaimin atas pernyataannya yang dinilai kontradiktif sebab ingin membangun kota selevel Jakarta tetapi tidak mendukung IKN, Dhenny merasa Gibran “berhasil mengeksploitasi celah yang ditunjukkan oleh Pak Muhaimin.”
“Penjelasan Pak Muhaimin bisa juga dimaknai dengan membangun kota baru, bukan mengembangkan modernisasi kota baru,” ujar Dhenny.
Lanjut Baca Ke Halaman 4
Eksplorasi konten lain dari Radar Nusantara
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
