BMI BONE Kecam Tindakan Penyidik KPK RI

Dewan Pengawas KPK, yang memiliki mandat untuk memastikan bahwa semua tindakan KPK sudah sesuai dengan aturan hukum dan kode etik, didesak untuk bertindak cepat dan transparan. “Kami berharap Dewan Pengawas KPK bisa segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi ini,” ujar Andi Akbar.

BMI Bone juga menyatakan siap turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK jika Dewan Pengawas KPK tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran prosedur oleh penyidik KPK dalam pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. BMI Bone menegaskan bahwa tindakan tegas harus diambil untuk memastikan keadilan dan supremasi hukum tetap terjaga.

“Kami tidak akan tinggal diam jika Dewan Pengawas KPK tidak mengambil langkah konkret untuk menindak penyidik yang melanggar prosedur hukum dalam kasus ini. Kami siap mengerahkan Seluruh Pengurus untuk turun ke jalan dan menyuarakan ketidakadilan ini ketika sudah ada instruksi dari pimpinan kami dipusat” ujar Andi Akbar dengan tegas.

“Tidak sepantasnya sekjen kami diperlakukan seperti itu, beliau ini berstatus saksi bukan tersangka. Seenaknya saja melakukan penyitaan tanpa prosedur hukum yang telah diatur. Jika penyidik KPK mau seenaknya melakukan pelanggaran, maka kami juga bisa melakukan tindakan yang menurut kami benar.” Sesal Andi Akbar.

BACA JUGA : PROJO TANGERANG : Elit PDIP Jangan Main – main dengan Jokowi dan Projo. Jangan Sampai Blunder dan Jadi Bumerang

Menurut BMI, langkah demonstrasi ini diambil sebagai bentuk protes dan upaya untuk menegakkan keadilan. “Kami yang tergabung dalam BMI Bone mayoritas adalah Aktivis yang hidup dijalan, tidak pernah takut dengan yang namanya penindasan dan ancaman. Jangan karna anda memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi lantas seenaknya menghiraukan kode etik penindakan. Semua pihak harus tunduk pada hukum, termasuk KPK,” lanjut Andi Akbar. Rabu 12/6/24.

Reaksi keras Ketua BMI Bone ini datang di tengah sorotan publik terhadap integritas dan profesionalisme KPK. Kasus ini juga menambah daftar panjang insiden di mana KPK dianggap bertindak di luar prosedur, menimbulkan kekhawatiran tentang penegakan hukum yang adil dan sesuai aturan.

BMI Bone juga meminta ketua umum DPP BMI untuk mengeluarkan instruksi untuk segera menggelar aksi besar-besaran menyikapi persoalan ini dan mendesak KPK agar lebih transparan dan akuntabel dalam setiap langkah penyelidikannya. Mereka menekankan pentingnya KPK menjaga standar hukum yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi tersebut. BMI Bone berharap agar institusi ini dapat menunjukkan komitmennya terhadap supremasi hukum, serta memastikan bahwa setiap tindakan penyelidikan dilakukan dengan mematuhi semua prosedur yang telah ditetapkan.

(Redaksi Tim)