Dirjen Bina Bangda Dorong Pemda Aktif Awasi Keamanan Pangan Program MBG

Radar Nusantara, Bandung – Pemerintah terus memperkuat implementasi Program Prioritas Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan aspek keamanan pangan berjalan sesuai standar.

Salah satu langkah yang kini menjadi perhatian serius adalah percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Kota Bandung baru-baru ini melakukan monitoring pelaksanaan program MBG.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri pada rapat koordinasi tingkat menteri, 29 September 2025, khususnya terkait percepatan izin SLHS melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA).

Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, menegaskan bahwa dasar hukum utama perizinan kini berpedoman pada PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“OSS-RBA menjadi instrumen penting agar proses perizinan lebih sederhana, transparan, dan mudah dipantau. Dengan sistem ini, pelaku usaha tidak lagi berbelit-belit, sementara pemerintah tetap bisa memastikan standar keamanan pangan berjalan. Inilah bentuk hadirnya negara dalam mempermudah, sekaligus mengawasi,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Senin (6/10/2025).

Ia menambahkan, peran pemerintah daerah sangat vital dalam mendukung kebijakan ini. Pemda diharapkan tidak hanya berfokus pada penerbitan izin, tetapi juga aktif dalam pembinaan dan pengawasan.

“Percepatan izin SLHS akan berdampak langsung pada kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak penerima program MBG. Jadi, ini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi menyangkut kesehatan generasi penerus bangsa,” tegasnya.

Restuardy juga menegaskan komitmen Ditjen Bina Bangda untuk memperkuat sinergi pusat-daerah.

Pendampingan dan fasilitasi akan terus dilakukan agar pemerintah daerah lebih mudah mengakses data, mempercepat validasi, serta membangun SDM yang berkompeten dalam bidang keamanan pangan.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung menilai perlunya koordinasi lebih erat terkait akses data Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang sudah beroperasi. Hal ini penting agar daerah dapat lebih proaktif mengawasi sekaligus mendampingi pelaku usaha.

Untuk mendukung percepatan penerbitan SLHS, Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan sejumlah strategi. Di antaranya melalui layanan manual di Dinas Kesehatan dengan syarat tetap sama, yaitu kepemilikan sertifikat penjamah pangan dan kursus keamanan pangan siap saji. Selain itu, fasilitas pengajuan SLHS kini bisa diakses melalui OSS dengan PB UMKU maupun lewat sistem Hayu Gampil untuk fasilitas milik pemerintah.