Tak Puas Kriminalisasi Bahriyah, Polres Pamekasan Juga Kriminalisasi Pengacaranya

Hal itu juga dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2023 yang berbunyi : Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Kemudian Pasal 1 Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”) yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002,
yaitu :

“Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai
konsultan hukum.” tuturnya.

Dengan demikian jelas bahwa advokat ataupun penasehat hukum merupakan suatu profesi yang diakui secara sah di Indonesia, dan terhadap setiap tingkah laku, gerak-gerik dan pengaturan akan cara bekerja seorang advokat/penasehat hukum mengacu kepada UU Advokat dan KEAI.

Kapolri dan PERADI pada 27 Februari 2012 telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) Nomor B/7/II/2012 dan Nomor :
002/PERADI-DPN/MoU/II/2012, dimana keberadaan MoU tersebut untuk saling menghormati masing-masing pihak sebagai aparat penegak hukum.

BACA JUGA : Akibat Rekayasa Kasus Nenek Bahriyah, Oknum Polres Pamekasan Dinilai Memiliki 5 Dosa Besar

Salah satu wujud saling menghormati itu adalah menyampaikan pemberitahuan / meminta izin terlebih dahulu kepada PERADI untuk melakukan pemanggilan / undangan kepada advokat, sehingga setelah menerima surat pemberitahuan / permintaan izin dimaksud, PERADI sebagai organisasi advokat tentu akan melakukan telaah mengenai :

• Apakah informasi yang disampaikan melalui pemberitahuan / permintaan izin itu termasuk dan berkaitan dengan Advokat dalam menjalankan profesi?
• Apakah informasi yang disampaikan itu merupakan tindakan melawan hukum pidana yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan profesi advokat?

Lanjut Baca Ke Halaman 3