Kedua, pembangunan pendidikan di level sekolah menengah tak bisa dibangun dengan baik karena para pengelola pendidikan di Aceh tidak mengetahui akar masalah yang harus diselesaikan. “Apa yang bisa diharapkan dari kepala dinas dan jajaran yang tidak memahami dan tidak mengetahui akar masalah pendidikan Aceh tersebut?” tanya Tabrani.
Dampak terburuknya, lanjut Tabrani Yunis, upaya perbaikan dan peningkatan kualitas tidak bisa terjadi karena tidak menemukan akar masalah pendidikan Aceh. Selama ini, katanya, apa yang dilakukan adalah sebagai bentuk reaktif terhadap kritik atau kondisi buruk di wajah pendidikan Aceh, seperti terkait rendahnya jumlah siswa Aceh yang mampu bersaing di PTN terkemuka.
Dengan kata lain, ungkap Tabrani, langkah-langkah yang dilakukan selama ini hanya untuk mengatasi masalah yang muncul di permukaan, sementara masalah dasar pendidikan tidak tersentuh. “Coba tanya kepada Kadisdik, Sekdis dan Kabid di Dinas Pendidikan, apa akar masalah pendidikan Aceh? Pasti mereka tidak paham,” katanya.
Menurut Tabrani, Pemerintah Aceh semakin tidak serius ketika kritik dan protes masyarakat terhadap Kadisdik tidak dipedulikan. Bahkan lebih ironi, membiarkan Dinas Pendidikan Aceh dijalankan oleh seorang Plh dan Kadisnya merangkap jabatan sebagai Pj Bupati Gayo Lues. “Ini sangat merugikan pendidikan Aceh,” tegas Tabrani.
Tabrani menilai sikap sembrono memilih Kepala Dinas Pendidikan membuktikan bahwa Pemerintah Aceh tidak mampu dan tidak mau menempatkan orang memiliki kapasitas yang tepat untuk menduduki poisisi Kepala Dinas Pendidikan Aceh. “Masih banyak orang Aceh yang hebat dan kompeten untuk mengurusi dunia pendidikan Aceh yang berada di ambang kehancuran,” tutup Tabrani Yunis.
Alhudri, Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang kini menjabat Pj Bupati Gayo Lues, belum merespon pertanyaan KBA.ONE yang dikirim via pesan whatsapp, Kamis 15 Juni 2023.
Ditambah lagi dari Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A), Dr. Sam juga membantah keras framing yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) setempat yang mengidentikkan persentase kelulusan siswa pada SNBP sebagai prestasi pendidikan. “Ini hoax dan pembohongan publik,” ujar Samsuardi, Kepada Media Aceh connecr pada Senin (1/4/2024).
Ketua LP2A itu menyampaikan kritiknya terhadap Disdik Aceh yang dinilai saban tahun terus membodohi masyarakat. Akademisi yang populer dengan panggilan Dr Sam itu meminta Kadisdik Aceh agar menghentikan kebiasaan buruk yang menipu tersebut.
Dia mengatakan, framing yang sama terus diulang-ulang setiap tahun.
Melalui publikasi media pendukungnya, kadisdik alhudri terus membangun imej seakan-akan telah berhasil membangun pendidikan dengan memperlihatkan data persentase kelulusan ptn tersebut. Padahal, dia sama sekali tidak melakukan apa-apa untuk membenahi pendidikan karena memang tidak punya kapasitas.
Dr Sam menerangkan, tidak ada korelasi antara angka persentase kelulusan siswa Aceh pada Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) yang mencapai 42,12 persen dengan peningkatan mutu pendidikan. Kedua hal itu merupakan varibel berbeda. “Karena itu, Kadisdik jangan membuat kesimpulan seakan-akan persentase 5 besar nasional itu sebagai bukti telah terjadi perbaikan kualitas kelulusan siswa Aceh. Ini klaim yang membodohi masyarakat,” ucapnya.
Dia meminta Kadisdik Aceh untuk tidak terus menciptakan narasi hoax dan pembohongan publik setiap tahun. “Kelulusan SNBP tidak ada sangkut-pautnya dengan perbaikan mutu kelulusan siswa Aceh. Apalagi menframing seolah-olah pendidikan Aceh sudah hebat dengan tingginya angka kelululusan di peringkat 5 nasional,” kata akademisi ini.
Lanjut Baca Ke Halaman 4
Eksplorasi konten lain dari Radar Nusantara
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
