“Seharusnya Pejabat Bupati Tapanuli Tengah belajar UU Pers No.40 Tahun 1999,tidak layak, patut dan pantas menjustifikasi LSM dan Wartawan yang ingin mengkonfirmasi bertujuan memeras.” tegas Lilik Adi Gunawan.
“Jika Pj.Bupati Tapanuli Tengah tak mau dikonfirmasi atau dikritik jangan jadi pejabat publik!.”ujarnya.
” Mendagri Tito Karmavian harus mengevaluasi dan segera copot Sugeng Riyanta karena tidak mencerminkan sebagai sosok pamong yang patut menjadi panutan dan malah ,terkesan seperti raja kecil yang arogan tanpa batas kewajaran.”
Lilik membeberkan jurnalis memang harus melakukan konfirmasi ke pihak terkait untuk membuat satu berita agar berimbang dan sesuai dengan kode etik jurnalis.
Kalau konfirmasi tidak boleh, atau nomornya diblokir, nanti beritanya tidak berimbang, habis itu digugat (wartawannya). Jadi Pj Bupati nggak ngerti UU Pers No.40 Tahun 1999 sebagai payung hukum wartawan
Pj.Bupati Tapanuli Tengah nggak ngerti tugas wartawan atau pura-pura tidak mau mengerti kok wartawan dibilangnya memeras. Tentu tidak menunjukkan sikap seorang Pj. Kepala Daerah, belum apa-apa sudah menghakimi.
Pj, Bupati Tapanuli Tengah sekalipun jika menghalangi tugas wartawan dalam menjalankan fungsi tugas jurnalistik diancam pidana kurungan badan 2 tahun atau denda Rp. 500.000.000,-.(Lima Ratus Juta Rupiah).
Forum Pers Independent Indonesia (FPII) terbuka jika Pj Bupati Tapanuli Tengah ingin mengadukan jika ada wartawan yang melakukan pemerasan kepadanya. “Saya memastikan pihaknya akan menindak jika ada wartawan yang memeras Pj Bupati Tapanuli Tengah.” pungkas Lilik Adi Gunawan yang juga menjabat Pengawas Dewan Pers Independen (DPI)
Eksplorasi konten lain dari Radar Nusantara
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
