Radar Nusantara, Lahat, 18 Oktober 2024 — Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan pada 27 November mendatang, Kabupaten Lahat diidentifikasi sebagai salah satu daerah paling rentan terhadap pelanggaran dan kejahatan pemilu. Berbagai isu serius seperti penyalahgunaan kekuasaan, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), keterlibatan dan dugaan “permainan” KPU dengan salah satu paslon serta lemahnya pengawasan Bawaslu, prediksi masifnya transaksi money politic menjadi sorotan utama.
Menanggapi hal itu Direktur Eksekutif Indonesian Democracy Study Center (TERAS Indonesia) M Haekal Al Haffah mengungkapkan Hal yang paling rentan adalah abuse of power, terlibatnya penyelenggara negara (ASN) hingga penyelenggara dan pengawas pemilu (KPU dan Bawaslu)” Ungkap Dosen Fisip Universitas Sriwijaya
Selain itu, praktek jual beli suara dan money politics diperkirakan akan terjadi secara masif, menambah kekhawatiran akan integritas pemilu di daerah ini. Masyarakat diimbau untuk siaga 1 dan waspada terhadap berbagai praktik curang yang dapat menciderai proses demokrasi yang bersih.
“Perlu ada keberanian untuk menindak tegas hal-hal yang berkaitan praktek jual beli suara, money politic disinyalir akan terjadi masif” tambahnya.
Dalam upaya meningkatkan pengawasan, semua elemen masyarakat Lahat, terutama kelompok civil society dan lembaga pemantau pemilu, diundang untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada Lahat. Diharapkan dengan keterlibatan aktif masyarakat, pelanggaran pemilu dapat diminimalisir dan pemilihan yang jujur serta adil dapat terwujud.
“Kita berharap segenap masyarakat Lahat untuk siaga 1 guna menghadapi detik-detik menjelang pencoblosan 27 nov mendatang” Ungkap Haekal
Pengawasan ketat dan partisipasi aktif diharapkan dapat menjaga kualitas demokrasi serta memberikan perlindungan bagi hak suara setiap warga Lahat.
“Perlu civil society dari berbagai unsur terutama kelompok pemantau pemilu untuk terlibat aktif mengawasi jalannya pilkada Lahat” Pungkasnya.
Ditempat yang berbeda, Ryan Hidayat, Koordinator Koalisi Demokrasi Rakyat, menyatakan bahwa Pilkada Lahat sedang terjadi abuse of power secara masif.
“Penyelenggara diatur dari komisioner sampai tingkat kpps. Pj Bupati baru saja merombak besar-besaran OPD mulai dari dinas, camat, jabatan strategis semua diatur. Ini mestinya sudah lampu merah. Harus segera dihentikan. Hati-hati saudara Imam Pasli sepertinya ingin buat kekacauan di Lahat. Dia tidak netral”, ungkapnya
Ryan juga meminta kemendagri untuk segera turun tangan menghentikan proses yang menciderai demokrasi di Lahat ini. “Pak Tito sebagai komandan kita di Kemendagri harus segera menghentikan ini. Ganti Pj Bupati Lahat. Demi terjaganya kondusifitas dan integritas pilkada di Lahat”, tegas Ryan dalam keterangannya.
Eksplorasi konten lain dari Radar Nusantara
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
